User:Alamsyah adji/sandbox

KABUPATEN OGAN ILIR

Ogan Ilir adalah salah satu nama kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ia dimekarkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2004. Istilah Ogan Ilir sudah dikenal sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Ogan Ilir dipahami wilayah teritorial tertentu. Dalam Regeering Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi afdeeling yang langsung berada dibawah Keresidenan Palembang. Pada waktu itu, Keresidenan Palembang terdapat 9 afdeeling, yakni: 1. Afdeeling Palembang 2. Afdeeling Tebing Tinggi 3. Afdeeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir 4. Afdeeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim 5. Afdeeling Rawas 6. Afdeeling Musi Ilir 7. Afdeeling OGAN ILIR dan Belida 8. Afdeeling Komering Ilir 9. Afdeeling Iliran dan Banyuasin

Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada 1872 terjadi peristiwa regrouping dari 9 afdeeling menjadi 7 afdeeling, dan pada tahun 1878 menjadi 6 afdeeling kemudian dalam Staatblad 1918 Nomor 612 afdeeling menjadi 4 afdeling, yaitu: 1. Afdeeling Hofdspaats Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya) 2. Afdeeling Palembangsche Boevenlanden (Palembang Hulu) 3. Afdeeling Komering Ulu dan Ogan Ulo 4. Afdeeling Palembangsche Benedenlanden (Palembang Hilir).

Pada tahun 1921, melalui Staatblad nomor 465 dan pada tahun 1930 memalui Staadblad nomor 352, Keresidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeeling, yaitu: 1. Afdeeling Palembang Hilir dibawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Kota Palembang 2. Afdeeling Palembang Hulu dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat 3. Afdeeling OGAN dan Komering Ulu dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Baturaja. Pada masa ini, Ogan Ilir tidak lagi sebagai Afdeling tetapi berubah menjadi Onder Afdeling OGAN ILIR Sebutan OGAN ILIR, dikaitkan dengan keberadaan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batang hari Sembilan, yaitu: 1) Sungai Ogan, 2) Sungai Komering, 3) Sungai Lematang, 4) Sungai Kelkingi, 5) Sungai Lakitan, 6) Sungai Rawas, 7) Sungai Rupit, 8) Sungai Batang Hari Leko dan 9) sungai terbesar, yakni Sungai Musi.

Nama OGAN ILIR pada zaman pemerintahan Hindia Belanda merupakan Zona Ekonomi Afdeeling (perkebunan) pada zaman itu yang disebut: AFDEELING OGAN ILIR yang termasuk pada Keresidenan Palembang. Sejak tahun 1921, Afdeling Ogan Ilir waktu itu berpusat pemerintahan di Kota Tanjung Raja dan terdiri atas 19 pemerintahan marga, yakni: A. 13 (tiga belas) pemerintahan marga, termasuk dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu: 1) Marga Pegagan Ilir Suku 1    2) Marga Rantau Alai 3) Marga Pegagan Ulu Suku 2    4) Marga Pegagan Ilir Suku 2 5) Marga Pemulutan    6) Marga Sakatiga 7) Marga Meranjat    8) Marga Burai 9) Marga Tanjung Batu   10) Marga Parit 11) Marga Muara Kuang   12) Marga Lubuk Keliat 13) Marga Tambangan Kelekar B. 6 (enam) pemerintahan marga yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu:    1) Marga Gelumbang 2) Marga Alai    3) Marga Lembak 4) Marga Kerta Mulia    5) Marga Lubai Suku 1 6) Marga Rambang Empat Suku Ibukota Onder Afdeeling Ogan Ilir bertempat di Tanjung Raja yang terletak di tepian Sungai Ogan. Pada bulan januari 1939 onder Afdeling Ogan Ilir dipimpin oleh A.V. Peggemeier dan berkantor di Tanjung Raja. Pemerintahan Marga dipimpin oleh seorang PASIRAH yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat yang disebut dengan MANCANG. Di dalam marga terdapat dusun yang dipimpin oleh seorang KERIO. Pada 1983, ketika rezim Orde Baru berkuasa, sebutan DUSUN diganti dengan DESA, sebutan MARGA dihapuskan. Kebijakan ini termaktub jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

PEMEKARAN OGAN ILIR

Ide pembentukan Kabupaten Ogan Ilir muncul secara tidak sengaja dalam seminar tentang Tata Ruang Kecamatan Indralaya di Kampus Universitas Sriwijaya. Peserta menyimpulkan bahwa kawasan Kecamatan Indralaya berpotensi menjadi Kota Satelit karena keberadaan Universitas Sriwijaya. Sebagai cikal bakal Kota Satelit, kawasan Kecamatan Indralaya membutuhkan fasilitas lebih dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada waktu itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diwakili oleh Drs. Abdul Rahman Rosyidi (Camat Indralaya) secara spontan menyatakan bahwa Kecamatan Indralaya tidak mungkin mendapatkan fasilitas lebih dibanding dengan kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kecuali ia menjadi kabupaten baru. Seminar resmi yang dihadiri Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya, dr. Mahyuddin, Sp. OG itu menghembuskan kembali wacana tahun 1970-an yang menginginkan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir. Atmosfer Reformasi 1998 mendorong semangat beragam elemen masyarakat Ogan Ilir untuk bersatu-padu mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir.

Perjuangan pemekaran mandapat titik terang setelah melalui BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2001 menganggarkan dana untuk kegiatan Survey Potensi Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten OKI bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya. Survey ini bertujuan untuk mengkaji pemekaran wilayah Kabupaten OKI menurut alternatif wilayah Barat-Timur, Utara-Selatan, Ogan Ilir-Komering Ilir (ex kewedanaan), dan menurut wilayah pembantu Bupati wilayah I, II dan wilayah III. Teknik analisa data berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yakni berdasarkan penilaian 7 kriteria yaitu : 1) kemampuan ekonomi, 2) potensi daerah, 3) sosial budaya, 4) sosial politik, 5) jumlah penduduk, 6) luas daerah, dan 7) pertimbangan lain. Hasil survey ini menghasilkan 4 alternatif pemekaran dengan kesimpulan namun Kabupaten OKI belum layak dimekarkan.

Adalah Ir. H. Mawardi Yahya (Ketua DPRD Kabupaten OKI, asal wilayah Ogan Ilir) secara kreatif terpanggil menawarkan kepada anggotanya agar pembahasan tentang pemekaran ini diagendakan lebih terfokus, melalui hak inisiatif DPRD. Dengan menganggarkan kembali survey pemekaran Kabupaten OKI bekerjasama dengan STPDN Jatinangor Jawa Barat. Survey ini menganalisi lebih mendalam dengan 7 kriteria sesuai dengan PP Nomor 129 tahun 2000. Akhirnya hasil kerja Tim Survey STPDN merekomendasikan Kabupaten OKI sangat layak dimekarkan menjadi 2 kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir dengan wilayah 6 kecamatan dan Kabupaten OKI induk dengan wilayah 12 kecamatan. Hasil survei ini menjadi landasan keluarnya Surat Keputusan DPRD Kabupaten OKI Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan atas usul pemekaran Kabupaten OKI  untuk pembentukan Kabupaten Ogan Ilir. Surat Keputusan ini ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten OKI Ir. H. Mawardi Yahya. Sebelumnya, DPRD Kabupaten OKI bersama-sama dengan pihak eksekutif telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten OKI. Dari rumor yang beredar dikalangan para pelaku politik, upaya pembentukan Kabupaten Ogan Ilir ini tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan Ir. H. Mawardi Yahya yang kalah 1 (satu) suara dari Ir. H. Ishak Mekki dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2002. Pada waktu itu, pemilihan kepala daerah masih dilakukan oleh DPRD.

Usulan pemekaran ini kemudian dibawa ke tingkat provinsi yang kemudian ditindak-lanjuti dengan keluarnya surat dukungan dari DPRD Provinsi Sumsel (Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten OKI di Provinsi Sumatera Selatan). Dukungan DPRD Sumatera Selatan ini dilengkapi dengan Surat Gubernur Sumsel Nomor 130/4081/i yang menyambut baik dan mendukung rencana pemekaran Kabupaten OKI menjadi 2 kabupaten. Berkas ini kemudian disampaikan ke Menteri Dalam Negeri RI dan DPR RI di Jakarta. Untuk mendukung proses administratif ini, beragam elemen masyarakat Ogan Ilir melakukan rapat akbar di halaman Polsek Indralaya yang dihadiri tim Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR RI. Rapat akbar ini merupakan unjuk rasa secara damai kepada pihak-pihak terkait tentang keinginan masyarakat Ogan Ilir yang sudah tak terbendung lagi untuk membentuk dan mengelola daerahnya sendiri.

Pada waktu masih bergabung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga awal terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir, Wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 kecamatan terdapat 161 desa/kelurahan, yaitu : 1) Kecamatan Indralaya, terdapat 28 desa 2) Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 26 desa dan 3 kelurahan 3) Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 31 desa 4) Kecamatan Muara Kuang, terdapat 27 desa 5) Kecamatan Pemulutan, terdapat 28 desa dan 6) Kecamatan Rantau Alai.terdapat 21 desa.

Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan otonomi daerah secara penuh dan terpisah dari kabupaten induk Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Tanggal 7 Januari 2004 bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten/kota di Indonesia. Peresmian Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Aula Departemen Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma'ruf dihadiri perwakilan 24 kabupaten/kota baru tersebut. Pada kesempatan peresmian Menteri Dalam Negeri RI berpesan agar pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota pemekaran benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara arif dan bijaksana.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mulai efektif berjalan sejak 14 Januari 2004 dengan dilantiknya Penjabat Bupati Ogan Ilir, Drs. H. Indra Rusdi, yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.26-12 Tahun 2004 yang ditanda-tangani oleh H. Moh. Ma'ruf pada 6 Januari 2004. Pelantikan Penjabat Bupati Ogan Ilir dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Syahrial Oesman, MM bertempat di Gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Indralaya.



DAFTAR PUSTAKA