User talk:Ahmad Kurniawan

Kasus Prita Mulyasari
Salah satu hal yang diingat oleh masyarakat Indonesia dari lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), adalah seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari. Prita Mulyasari adalah salah satu “korban” dari berlakunya UU ITE yang kontroversial itu. Kasus yang ia alami-pun kontroversial. Pada 13 Mei 2009 lalu (tepat 1 tahun 1 bulan UU itu berlaku), Prita Mulyasari ditahan di Lapas Wanita Tangerang, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, terhadap RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Kasusnya terus berproses hingga Mahkamah Agung.

Kini, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan No. Registrasi PK/PID.SUS/2011 yang diajukan oleh Prita Mulyasari, Setelah hakim menimbang-nimbang bahwa hakim akan segera memutuskan dalam Putusan No 225 PK/PID.SUS/2011.

Dengan ini Amar Putusan No. 225 PK/PID.SUS/2011 menyatakan bahwa majelis hakim membebaskan Prita Mulyasari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasii dan Transaksi Elektronik. Putusan PK ini jugam membebaskan Prita dari hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun seperti yang termaktub dalam putusan Kasasi MA pada tahun 2011 lalu.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) memberikan apresiasi khusus kepada Mahkamah Agung RI, atas putusan PK kasus Prita Mulyasari ini. ICJR, sebagai lembaga independen yang memfokuskan diri pada upaya-upaya perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia, aktif menyerukan penghapusan pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan PK ini menjadi penting dalam sejarah perbaikan sistem hukum di Indonesia, dan menjadi catatan bersejarah dalam kehidupan kebebasan berekspresi. Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari berawal dari tulisannya melalui surat elektronik atau email yang berisi tentang keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, yang kemudian menyebar, dan berbuah gugatan perdata, dan pidana oleh pihak RS Omni Internasional.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalannya kehidupan demokrasi. Hak ini dijamin dan dilindungi oleh Negara. Namun, dalam rezim hukum dan hak asasi manusia, selain menjamin kebebasan berekspresi ini, Negara juga menjamin hak individu atas kehormatan atau reputasi. Dalam banyak kasus, Pengadilan lebih memilih untuk mendahulukan hak atas reputasi daripada mempertimbangkan keduanya secara seimbang dan seksama. Perlindungan terhadap hak atas reputasi tidak boleh mengancam kebebasan berekspresi.

Putusan PK atas Kasus Prita Mulyasari ini setidaknya bisa mengurangi rasa takut pada masyarakat luas, dalam menyampaikan pendapat, informasi atau berekspresi, khususnya secara tertulis melalui dunia maya. Karena tak dipungkiri, pidana penjara merupakan pidana yang menakutkan bagi tiap orang. Meskipun tingkat pidananya rendah, namun pidana penjara dapat menghadirkan dampak-dampak mendalam lainnya. Salah satunya di masyarakat kita masih melekat, bahwa jika seseorang pernah menjalani pidana penjara, maka ia akan disamakan dengan seorang penjahat. Dalam konteks ini, hal ini sangat membahayakan bagi berlangsungnya kehidupan berkespresi.

Sepanjang proses hukum kasus Prita Mulayasari berjalan, selalu menyedot perhatian masyarakat di penjuru nusantara. Di dunia nyata dan dunia maya ia mendapat berbagai dukungan nyata, yang paling “ramai” diserukan adalah gerakan koin untuk prita.

Pada tahun 2009, ICJR, menyampaikan Ami

cus Curiae atau sahabat pengadilan, kepada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai bentuk dukungan dalam kasus Prita Mulyasari. Dalam amicus curiae tersebut, ICJR bersama lembaga lainnya, memandang bahwa pidana penghinaan merupakan pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional.

ICJR berharap, putusan PK Kasus Prita Mulyasari ini dapat menjadi yurisprudensi bagi para penegak hukum dalam menangani perkara-perkara serupa.

ISI SURAT PRITA
Disini kita angkat kembali isi surat Prita sebagaimana banyak beredar di internet. Ada sedikit perbaikan redkasional tertentu, tetapi sifatnya perbaikan “mekanik”, bukan substansi. Untuk kalimat-kalimat yang sangat riskan secara hukum, sengaja ditebalkan (blod). Silakan disimak kembali!

Title: “RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif”

Jakarta. Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000.

Dr. I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih batita. Jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter profesional standard Internatonal.

Mulai Jumat terebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr H saja.

Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah. Tapi, dr H tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr H saja.

Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi. Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri.

dr H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan komplain tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og(Customer Service Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Dalam kondisi sakit saya dan suami saya ketemu dengan Manajemen. Atas nama Og (Customer Service Coordinator) dan dr G (Customer Service Manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya.

Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Tanggapan dr G yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik. Dia mengelak bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr M informasikan ke saya. Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen, dan dr H. Namun, tidak bisa dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji akan memberikan surat tersebut jam 4 sore.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista.

Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Saya telepon dr G sebagai penanggung jawab kompain dan diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya. Namun, sampai jam 4 sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang ke rumah saya. Kembali saya telepon dr G dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohon besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Terutama dr G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan standard international yang RS ini cantum.

Saya bilang ke dr G, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya sungguh membuat sakit hati kami.

Pihak manajemen hanya menyebutkan mohon maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum masuk ke RS Omni.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap.

Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Sdr Og menyarankan saya bertemu dengan direktur operasional RS Omni (dr B). Namun, saya dan suami saya sudah terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan dirawat di RS lain.

Syukur Alhamdulilah saya mulai membaik namun ada kondisi mata saya yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan.

Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan hidup dan nasibnya masing-masing. Benar. Tapi, apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan.

Semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.

Salam, Prita Mulyasari Alam Sutera prita.mulyasari@yahoo.com 081513100600

PANDANGAN UMUM

Secara umum, sebagian besar isi surat Prita berisi tentang deskripsi kejadian-kejadian yang dia alami secara kronologis, disertai keluhan-keluhan emosional yang dia rasakan. Bisa dikatakan, 80 % isi surat Prita adalah berisi deskripsi kejadian dan keluhan-keluhan emosionalnya.

Namun 20 % sisanya merupakan konten yang sangat riskan secara hukum. Dalam surat di atas, ia ditulis dengan tinta tebal (bold). Di dalamnya berisi klaim-klaim Prita tentang RS Omni Internasional. Klaim-klaim seperti itu mengandung konsekuensi hukum serius. Jika terbukti benar, manajemen RS Omni bisa dibawa ke pengadilan karena tuduhan melakukan malapraktek dan praktik penipuan medis. Dan untuk membuktikan kebenaran klaim Prita itu, secara legal formal harus ditempuh proses pengadilan dulu.

Termasuk konten yang secara hukum sangat riskan adalah bagian judul: “RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif.” Lewat judul ini, Prita seperti sudah memastikan bahwa RS seperti Omni Internasional adalah RS penipu, pelaku kriminal, mencari profit dengan menipu pasien. Sekali lagi, kalau melihatnya secara hukum yang berlaku di Indonesia selama ini, judul ini sudah bersifat judgement. Mungkin, lantaran pertimbangan konten yang 20 % dan judul yang bersifat judgement inilah pihak RS Omni merasa “bondo nekad” terus melanjutkan perkaranya ke pengadilan.

Mbak Prita tidak salah sama sekali ketika curhat, mengeluh, atau memaparkan berbagai peristiwa tidak enak yang beliau alami. Toh, dalam surat-surat pembaca media, hal itu sudah jadi konsumsi sehari-hari. Namun klaim-klaim beliau tentang RS Omni memang secara hukum mengandung konsekuensi serius. Misalnya, perusahaan tempat Anda bekerja diklaim melakukan praktik kriminal untuk mencari untung, pasti Anda akan keberatan.

POSISI MBAK PRITA

Ketika menulis “surat curhat” seharusnya Mbak Prita menghindari kalimat-kalimat yang mengandung klaim. Kalimat-kalimat itu sifatnya MEMASTIKAN bahwa pihak-pihak tertentu yang dikeluhkan telah menjadi begini begini, dalam konotasi negatif kriminal. Sebab pihak yang dikeluhkan biasanya akan “menyerang balik” dengan tuduhan “pencemaran nama baik” sebagaimana sering terjadi selama ini.

Namun, posisi beliau dimaklumi dengan beberapa alasan:

[1] Beliau menderita sakit dan mengaku mendapat sekian banyak perlakuan tidak enak. Secara emosional hal ini dimaklumi. Namanya orang baru mendapat perlakuan tidak enak, kerap kali bertindak di luar kontrol.

[2] Mbak Prita adalah wanita, dan kita semua tahu, kaum wanita sangat ekspressif dalam mengungkapkan hal-hal yang tidak disukainya. Mereka bisa melakukan serangan-serangan untuk meluapkan beban perasaan di hatinya. (Saya kira, klaim-klaim Mbak Prita itu bisa dilihat dari sisi ini).

[3] Mbak Prita memakai gaya bahasa media massa (koran). Di koran sering memakai judul-judul bombastis untuk menarik perhatian. Koran seperti Rakyat Merdeka, sangat ahli dalam hal-hal seperti itu. Namun di mata Omni Internasional “judul surat” Prita dianggap sebagai kalimat bermuatan hukum murni. (Nah, disini pangkal kesalah-pahamannya. Mbak Prita membuat judul surat seperti gaya wartawan koran, sementara Omni memandangnya sebagai kalimat hukum murni. Jadi seperti…Jaka Sembung naik Harley Davidson. Gak nyambung, Son!).

Inilah di antara alasan-alasan untuk memahami posisi Prita Mulyasari.

STRATEGI MENYERANG

Anda pernah dengar sebuah ungkapan, “Cara pertahanan terbaik adalah menyerang!”

Sepertinya, cara seperti itu yang dilakukan oleh RS Omni Internasional saat ini. Tampak di permukaan, RS Omni menggugat Prita Mulyasari dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tetapi kalau jujur, Prita sebenarnya yang lebih berhak menggugat RS Omni atas pelayanan mereka yang tidak menyenangkan. Lho, perhatikan lagi isi surat itu. Isinya kan sebenarnya bukti-bukti pelanggaran pelayanan medis oleh RS Omni, menurut persepsi Prita Mulyasari. Kronologi pelayanan kesehatan seperti itu bisa dibawa ke pengadilan, dengan tuduhan malapraktik dan penipuan pasien, jika Mbak Prita memiliki bukti-bukti valid yang bisa dipakai.

Karena begitu sibuknya kita memikirkan “gugatan RS Omni”, sampai kita lupa bahwa sebenarnya Prita memiliki hak untuk lebih dulu menggugat, jika beliau memiliki bukti-bukti hukum yang cukup. Bahkan kalau bukti-bukti itu memang valid dan nyata, dan kemudian terbukti benar di pengadilan, maka ia bisa menggugurkan tuduhan pencemaran nama baik oleh RS Omni. Ya, kalau memang RS itu sudah terbukti bersalah, berarti bukan pencemaran nama baik, tetapi sudah terbukti melakukan tindak kriminal yang merugikan.

Sekarang tinggal Mbak Prita sendiri, apakah beliau berani menggugat RS Omni Inrternasional, dengan terlebih dulu beliau kumpulkan bukti-bukti material yang mendukung? Kalau berani dan bukti-buktinya kuat, beliau justru bisa mengalahkan RS Omni di pengadilan. Jadi, nanti bisa ada dua versi pengadilan sekaligus. Pertama, gugatan pihak Omni ke Prita; Kedua, gugatan Prita ke RS Omni dengan tuduhan malapraktik dan penipuan pasien. Kedua gugatan itu bisa running di atas mekanisme pengadilan.

Saya kira, gugatan ke RS Omni itu bisa menjadi garansi bagi Mbak Prita. Maksudnya, kedua belah pihak bisa melakukan negosiasi. Prita bisa meminta RS Omni menghentikan gugatan “pencemaran nama baik” kepadanya, dengan kompenasi Prita tidak akan menggugat RS Omni dengan dalih malapraktik dan penipuan pasien.

Bagi Prita, gugatan ke RS Omni itu bisa bernilai pidana sekaligus perdata. Pidana karena secara fisik dan material dia merasa telah dirugikan oleh RS Omni. Perdata, karena masalah prosedur administrasi yang berakhir dengan kerugian moril bagi Prita. Prita kalau tidak sanggup melakukan gugatan sendiri, saya rasa banyak pihak mau menolongnya. Ya, banyaklah. Wong, Manohara saja banyak pendukungnya.

PROSES TERPUTUS

Dari sekian panjang proses pengadilan yang menimpa Prita Mulyasari ini, ada sebuah rantai proses yang terputus. RS Omni merasa telah menunaikan seluruh prosedur, tetapi Prita tidak merasa mendapatkan hal itu.

Singkat kata, surat berupa keluhan dari konsumen itu sudah biasa. Ia pupoler dikenal dengan sebutan “surat pembaca”. Ini sudah sangat populer. Dalam surat itu para konsumen sering mengungkapkan keluhan-keluhannya atas pelayanan institusi tertentu, bahkan person tertentu. Sebagian keluhan itu dianggap normal dan wajar, namun sebagian lain dianggap merupakan klaim yang berkonsekuensi hukum kuat. Pihak yang dikeluhkan secara berlebihan (menurut kacamata mereka) biasanya akan menggugat pembuat surat keluhan dengan alasan “pencemaran nama baik”.

Nah, surat Prita Mulyasari sudah masuk dalam mekanisme di atas. Hanya biasanya, pihak yang dirugikan tidak langsung melaporkan seseorang ke polisi. Dia terlebih dulu akan memberikan surat jawaban atau klarifikasi. Di dalamnya biasanya berisi tuntutan agar si pembuat surat mencabut suratnya, meminta maaf secara terbuka, atau menempuh cara musyawarah untuk mencari solusi.

Hanya dalam kasus Prita ini, jawaban dari RS Omni belum dia terima. Dia tidak tahu kalau RS Omni merasa dirugikan oleh suratnya tersebut. Tahu-tahu, Prita langsung diajukan ke polisi untuk disidik. Menurut persepsi RS Omni, surat peringatan itu sudah ada, tetapi menurut Prita dia tidak tahu. Karena Prita dianggap tidak memenuhi tuntutan RS Omni akhirnya dia pun diajukan ke kepolisian.

Nah, inilah rantai proses yang terputus itu. Jika Prita tahu bahwa RS Omni merasa keberatan dengan isi suratnya, boleh jadi Prita akan membuat revisi atas suratnya, atau memberikan klarifikasi, bahkan bisa saja dia akan mencabut surat itu. Meskipun sebenarnya, Prita yang lebih berhak menggugat RS Omni lebih dulu.

Pertanyaannya, mengapa Prita tidak tahu kalau RS Omni keberatan dengan isi suratnya? Apakah RS Omni tidak menyampaikan surat keberatannya ke alamat Prita? Atau RS Omni meletakkan surat itu di tempat yang tidak bisa diakses oleh Prita? Entahlah. Tetapi kalau “rantai putus” ini bisa ditemukan, ia akan memudahkan kedua belah pihak, untuk mencari jalan damai.

Saya yakin, sekesal-kesalnya Prita, kalau dia ditakut-takuti dengan proses hukum, dia akan surut juga. Ya, melihat pembawaan sikap Bu Prita -sebagaimana layaknya wanita Indonesia- tidak ada mentalitas seperti orang-orang tertentu yang sangat menikmati seni gugat-menggugat di pengadilan.

Sungguh, Bu Prita tidak layak dipenjara karena kasus seperti ini. Kasus pencemaran nama baik itu sejak dulu jarang membawa si terdakwa harus sampai ditahan. Kecuali, kalau masalahnya clear, tuduhan terbukti di pengadilan, barulah boleh dipenjara. Apalagi ini menghadapi ibu-ibu yang punya anak kecil. Hiih, sangat mengesalkan. Kok tidak para koruptor BLBI itu saja yang dipenjara seminggu saja dalam kolam berisi buaya-buaya lapar?

SARAN UNTUK MBAK PRITA

Secara hukum, isi surat Mbak Prita yang mengandung klaim-klaim itu memang sangat riskan. Namun secara manusiawi, kita memaklumi juga, namanya juga ibu-ibu, apalagi baru mendapat perlakuan-perlakuan kurang mengenakkan dari sebuah RS.

Tetapi konten isi surat itu pula, kalau benar terjadi demikian, lalu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti material, ia bisa menjadi bahan untuk menggugat RS. Omni Internasional dengan tuduhan malapraktik dan melakukan penipuan kepada pasien. Justru aneh, RS Omni tegas menempuh jalur hukum; sementara Mbak Prita terkesan ketakutan menghadapi gugatan RS Omni dan lebih banyak diam, sambil menanti dukungan dari warga online.

Dukungan ke Mbak Prita sebenarnya lebih tepat bukan tuntutan agar RS Omni mencabut gugatannya. Yang lebih tepat, justru Mbak Prita menggugat balik RS Omni. Malah seharusnya, gugatan itu lebih dulu dari gugatan RS Omni. Namun sayang, Mbak Prita hanya memakai mekanisme “curhat” di e-mail. Padahal potensi gugatan beliau lebih besar dari RS Omni, kalau beliau memiliki bukti-bukti valid perlakuan RS Omni. (Saya juga merasa heran, mengapa kita melupakan hak Prita untuk menggugat RS Omni karena pelayanan mereka?).

Tetapi kalau Mbak Prita sudah kelelahan dengan semua prosedur hukum ini, dan ingin cepat kembali ke “kehidupan normal”, ya tidak apa-apa memilih berhenti. Mbak Prita tinggal bicara dengan manajemen RS Omni. Mbak akan komitmen tidak menggugat RS Omni, asal RS itu menghentikan perkaranya di pengadilan. Jadi semacam “barter perkara” begitu. Kalau RS Omni tetap bersikeras menggugat, sebaiknya Mbak Prita secara resmi segera mendaftarkan gugatannya kepada RS tersebut.

Bahkan kalau akhirnya tercapai solusi damai, Prita masih bisa berharap kompensasi material dari RS Omni untuk mengganti kerugian material berupa biaya-biaya yang dia keluarkan selama ini, dan biaya kompensasi moral karena beliau sudah dipenjara selama 2 minggu.

Kalau bisa cara damai, tempuhlah cara damai. Kalau RS Omni tidak bersedia, ya sebaiknya manfaatkan posisi Prita untuk menggugat balik RS Omni. Karena sebenarnya, yang lebih berhak menggugat lebih dulu itu Prita Mulyasari. Hanya selama ini dia tidak menyadarinya.

Koalisi publik pendukung Prita sebaiknya mengarahkan perhatian ke peluang Prita untuk menggugat RS Omni tersebut. Itu bisa menjadi “barter perkara” agar Prita segera dibebaskan dari segala tuntutan. Syukur kalau dia juga mendapat kompensasi dari RS Omni.

Bagaimanapun, Bu Prita itu ibu-ibu. Dia tidak betah lama-lama terkurung dalam perkara ruwet seperti ini. Ya, namanya juga ibu-ibu Indonesia. Lebih suka “damai aja dech”, takut melihat orang bertengkar; lebih suka membantai “kutu-kutu di kepala” anak-anaknya, meskipun anak-anaknya tidak suka “jumlah kutunya” dikurangi. Ya, mereka tidak akan betah gugat-menggugat di pengadilan.