User talk:Ilham Hanafi Hut

1. Latar Belakang AMDAL pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Adapaun yang menjadi latar belakang dikeluarkannya peraturan tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup ini adalah sebagai berikut : a.	bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.	bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c.	bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d.	bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; e.	bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga f.	memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g.	bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; h.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).

Seiring berjalannya waktu, peraturan ini dianggap perlu direvisi untuk menyesuaikan kondisi sekarang ini. Saat ini, UU PPLH ini beberapa isinya telah diubah dan bahkan ada yang dihapuskan pada UU Cipta Kerja. Perubahan yang terjadi pada UU PPLH dinilai oleh pemerintah sebagai alat yang mampu untuk memertahan kelestarian alam dan untuk mengurangi kasus korupsi. Seperti yang diketahui, bahwa dalam PPLH proses perizinan untuk melaksanakan suatu usaha/kegiatan lumayan Panjang urusannya. Mulai dari perizinan tingkat daerah samapai pada perizinan tingkat pusat. Sedangkan pada RUU Cipta Kerja proses perizinan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Keoptimalan UU Cipta Kerja ini akan dilihat pada waktu yang akan datang. Apakah UU Cipta Kerja mampu mengurangi kasus korupsi di bidang lingkungan hidup dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup ? jawabannya akan kita lihat bersama nanti beberapa tahun yang akan datang. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undangundang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu undang-undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Terdapat 30 pasal UU 32/2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Perubahan dan penghapusan pasal tersebut secara umum memberikan dampak negatif terhadap UU 32/2009 dan juga dalam pelaksanaan nantinya. Setidaknya ada 5 aspek yang pasti terdampak yaitu: perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, pengawasan dan penegakan hukum (pertanggungjawaban mutlak). Mengacu kepada Naskah Akademik RUU CK, manfaat dari penggunaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pelaku usaha adalah adanya kemudahan dalam perizinan, yaitu: mengurangi izin usaha, memangkas perizinan dan memangkas biaya perizinan serta hal terkait lainnya seperti pengawasan. Berbeda dengan izin lingkungan, ketentuan mengenai AMDAL mengalami beberapa perubahan yang mengurangi makna AMDAL tersebut. Pertama, berubahnya kriteria usaha berdampak penting. Mengacu kepada Naskah Akademik RUU CK, berubahnya kriteria usaha berdampak penting karena hal-hal detail akan diatur dalam peraturan pelaksana dan agar adanya fleksibilitas bagi pemerintah pusat untuk mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan global.9 Alasan pengaturan dalam peraturan pelaksana justru menimbulkan kerumitan baru karena harus membongkar peraturan lama dan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan penyusunan RUU CK yang ingin melakukan penyederhanaan perizinan. Kedua, dihapusnya Komisi Penilai AMDAL (KPA) dan dimungkinkannya hanya pihak swasta saja menggantikan peran KPA. Penghapusan KPA pada pokoknya menghilangkan kesempatan masyarakat dari semua kategori untuk dapat berpartisipasi dan turut dalam mengambil keputusan. Dalam RUU CK, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat.10 Permasalahannya adalah keputusan atau kebijakan yang berdampak lingkungan diserahkan hanya kepada pihak swasta saja, tanpa ada peran pemerintah dan masyarakat (secara formal). Hal ini karena dihapusnya KPA yang secara normatif jauh lebih partisipatif. Menilik pada sejarah historis UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 26 ayat 1,2,3 pelibatan ketiga unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan AMDAL. Dalam Naskah Akademik UU 32/2009 dinyatakan bahwa masyarakat terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait dengan rencana pembangunan, maupun memiliki pengetahuan tentang dampak pembangunan tersebut terhadap mereka.12 Oleh karena itu, pelibatan kedua unsur lainnya tersebut akan menjadi jawaban adanya gap pengetahuan tersebut. Sayangnya, justru kedua unsur ini perannya dihapus dalam RUU CK (pasal 23 ayat 6).

2. Tujuan Menganalasisis berbagai perubahan dari UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) menjadi UU Cipta Kerja.

Perubahan UU No. 32 Tahun 2009 Menjadi UU Cipta Kerja

Pasal 1 ayat 35 Dari “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Pada UU Cipta Kerja menjadi : “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Pasal 63 pada UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi : Dari “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:” pada RUU Cipta Kerja kata pemerintah diubah menjadi Pemerintah Pusan Menjadi : “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:” semua tugas dan wewenang pemerintah tetap ada, kecuali pada poin f. poin f yang berbunyi : menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; dihapus pada RUU Cipta Kerja.

Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; Pasal 69 UU Cipta Kerja Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

Pasal 110 UU Cipta Kerja : (1) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

UU Cipta KerjaUU No. 32 Tahun 2009