User talk:Jihandirianda12

== Analisis Kebijakan AMDAL Pada RUU Cipta Kerja Pembaruan dari UU No.32 tahun 2009 ==

PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undangundang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu undang-undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Terdapat 30 pasal UU 32/2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Perubahan dan penghapusan pasal tersebut secara umum memberikan dampak negatif terhadap UU 32/2009 dan juga dalam pelaksanaan nantinya. Setidaknya ada 5 aspek yang pasti terdampak yaitu: perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, pengawasan dan penegakan hukum (pertanggungjawaban mutlak). Mengacu kepada Naskah Akademik RUU CK, manfaat dari penggunaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pelaku usaha adalah adanya kemudahan dalam perizinan, yaitu: mengurangi izin usaha, memangkas perizinan dan memangkas biaya perizinan serta hal terkait lainnya seperti pengawasan. Berbeda dengan izin lingkungan, ketentuan mengenai AMDAL mengalami beberapa perubahan yang mengurangi makna AMDAL tersebut. Pertama, berubahnya kriteria usaha berdampak penting. Mengacu kepada Naskah Akademik RUU CK, berubahnya kriteria usaha berdampak penting karena hal-hal detail akan diatur dalam peraturan pelaksana dan agar adanya fleksibilitas bagi pemerintah pusat untuk mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan global.9 Alasan pengaturan dalam peraturan pelaksana justru menimbulkan kerumitan baru karena harus membongkar peraturan lama dan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan penyusunan RUU CK yang ingin melakukan penyederhanaan perizinan. Kedua, dihapusnya Komisi Penilai AMDAL (KPA) dan dimungkinkannya hanya pihak swasta saja menggantikan peran KPA. Penghapusan KPA pada pokoknya menghilangkan kesempatan masyarakat dari semua kategori untuk dapat berpartisipasi dan turut dalam mengambil keputusan. Dalam RUU CK, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat.10 Permasalahannya adalah keputusan atau kebijakan yang berdampak lingkungan diserahkan hanya kepada pihak swasta saja, tanpa ada peran pemerintah dan masyarakat (secara formal). Hal ini karena dihapusnya KPA yang secara normatif jauh lebih partisipatif. Menilik pada sejarah historis UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 26 ayat 1,2,3 pelibatan ketiga unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan AMDAL. Dalam Naskah Akademik UU 32/2009 dinyatakan bahwa masyarakat terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait dengan rencana pembangunan, maupun memiliki pengetahuan tentang dampak pembangunan tersebut terhadap mereka.12 Oleh karena itu, pelibatan kedua unsur lainnya tersebut akan menjadi jawaban adanya gap pengetahuan tersebut. Sayangnya, justru kedua unsur ini perannya dihapus dalam RUU CK (pasal 23 ayat 6). '''1.2 Tujuan '''	Menganalasisis berbagai aspek ketimpangan dan perbandingan antara RUU cipta kerja dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 Ayat 1
“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan“

Pada RUU Cipta Kerja Diubah Menjadi

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

2. Pasal 1 Ayat 12
Pada Undang-Undang No.32 tahun 2009

Dari “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pada RUU Cipta kerja

Diubah menjadi “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.”

3. Pasal 1 ayat 35
Dari “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Pada RUU Cipta Kerja menjadi :

“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” === 4. Pasal 20 Ayat 3 dan 4

=== (3)Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Pada RUU Cipta Kerja Diubah Menjadi :

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Speedy deletion nomination of User:Jihandirianda12


Hello, and welcome to Wikipedia. A tag has been placed on User:Jihandirianda12 requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section U5 of the criteria for speedy deletion, because the page appears to consist of writings, information, discussions, or activities not closely related to Wikipedia's goals. Please note that Wikipedia is not a free web hosting service. Under the criteria for speedy deletion, such pages may be deleted at any time.

If you think this page should not be deleted for this reason, you may contest the nomination by visiting the page and clicking the button labelled "Contest this speedy deletion". This will give you the opportunity to explain why you believe the page should not be deleted. However, be aware that once a page is tagged for speedy deletion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag from the page yourself, but do not hesitate to add information in line with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, and you wish to retrieve the deleted material for future reference or improvement, then please contact the, or if you have already done so, you can place a request here. Veracious ^(•‿•)^ 04:25, 7 June 2023 (UTC)