User talk:Priyatna

BAB  I   PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG MASALAH Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mengayomi semua kepentingan masyarakatnya, terlibih kepentingan itu untuk kepentingan rakyat banyak. Sudah sewajarnya elit birokrat dapat meneladaninya dengan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga akhirnya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dengan 4(empat) kedusunan yaitu dusun Sorong, Sindangkertam, Cilulumpang, dan Bojongkerta merupakan suatu komunitas desa yang kompleks, kenapa dikatakan kompleks karena dari tiap dusun ke pusat pemerintahan desa jaraknya berjauhan belum lagi sarana transportasi yang mahal, ini mengakibatkan tersendatnya pola-pola pengayoman dari aparat desa ke masyarakatnya. Dari Kenyataan ini, tidaklah heran kalau sistem kepengurusan diserahkan pada masing-masing kedusunan, dan dari kedusunan diserahkan kembali kepada tiap ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga. Berdasarkan hal terurai di atas dan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP-PGRI) Sukabumi, penulis tertarik untuk menulis laporan dengan tema: “ PERANAN APARATUR DESA TERHADAP PELAYANAN UMUM DI DESA BOJONGKERTA KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI “. 1.2	IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: A.	Bagaimana upaya peningkatan pelayanan umum seperti surat-surat keterangan dan lainya dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ? B.	Bagaimana kondisi peningkatan pelayanan umum seperti surat-surat keterangan dan lainya dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ? C.	Bagaimana kualitas, pemerataan dan keterjangkauan peningkatan pelayanan umum seperti surat-surat keterangan dan lainya dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ? D.	Bagaimana dukungan peningkatan pelayanan umum seperti surat-surat keterangan dan lainya dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga terhadap program perilaku Pemerintahan yang bersih dan sehat di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ?

BAB  II TINJAUAN TEORITIS 2.1 Tata Pemerintahan Desa: Antara Realitas, Harapan, Kompleksitas dan Tantangan Ke Depan

Persoalan Struktur dan Agensi dalam Tata-Pemerintahan Desa

Pertanyaan penting yang hendak dijawab oleh kegiatan KKN STKIP-PGRI Sukabumi “Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan” (partnership-based rural governance reform) – selanjutnya disebut studi-aksi – yang dilakukan pada sepanjang tanggal 28 Januari 2008 sampai dengan 08 Janurai 2009 di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan di empat kedusunan (Sorog, Bojongkerta, Cilulumpang, dan Sindangkerta) sebenarnya dapat dirumuskan sebagai berikut: “seperti apa dan bagaimanakah format sistem tata pengaturan pemerintahan desa (lokalitas) yang sistematis itu (boleh) diwujudkan, sehingga sebagai “infrastrukturkelembagaan” lokal, organisasi pemerintahan desa menampilkan karakter yang kokoh, kuat, dan mandiri (mampu menyelesaikan semua persoalan-persoalan di tingkat lokalitas tanpa banyak mengandalkan bantuan dari luar sistem), bermartabat (keberadaannya diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat, kredibel dan berwibawa), kompeten (struktur organisasinya efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai pemasalahan), dan terpercaya (bersih dari sindroma Kolusi-Korupsi-dan-Nepotisme/KKN, transparan, serta akuntabel).

Dengan karakter demikian, sistem pemerintahan desa menjadi sistemkelembagaan yang andal dalam memelihara berjalannya tata-kehidupan sosialkemasyarakatan di wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah desa (lokalitas) sebagai unit-pemerintahan, unit-birokrasi dan representasi negara di suatu kawasan tampil menjadi kelembagaan yang efektif, efisien dan bersih dalam memelihara berjalannya sistem sosial-kemasyarakatan serta proses transformasi yang menyertainya.

Secara implisit, semua harapan-harapan itulah yang hendak dicapai oleh pasal-pasal dalam Undang Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah no. 32/2004 terutama pada bagian yang secara khusus menyinggung ihwal pemerintahan desa. Cita-cita di atas memang terasa muluk, terutama jika menilik kondisi faktual kebanyakan kelembagaan pemerintahan desa saat ini yang berada dalam situasi yang memprihatinkan secara organisasional maupun manajerial. Sebagai unit birokrasi-pemerintahan, pemerintah desa menghadapi persoalan keterbatasan daya-kreasi untuk menginisiasi gagasanpembaruan.

Sementara itu, sebagai unit pelayanan publik, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen-administratif. Sebagai unit representasinegara, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memlihara eksistensi pemerintahan di suatu wilayah.

Bab terakhir buku berjudul “Pembaruan Tata-Pemerintahan Desa Berbasiskan Lokalitas dan Kemitraan”, diterbitkan bersama antara PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2006.

Kualitas pelayanan publik, administrasi-pemerintahan, efektivitas dalam menjalankan kewenangan, kemampuan berinisiatif serta pembiayaan pembangunan yang ditunjukkan oleh kebanyakan pemerintahan desa saat ini, dipastikan 180 derajat berkebalikan dengan harapan dari semua pihak terutama oleh UU no. 32/2004. Pemerintah desa sangat sulit diharapkan menjadi “entrepreneur-unit” yang progresif dan mampu menjadi penghela perubahan sebagaimana dituntut oleh gagasan “otonomi desa” (village-level autonomy) pada UU no. 32/2004 dan Pertauran Pemerintah di bawahnya.

Fakta-fakta yang digali dan ditemukan oleh studi-aksi di lapangan (lihat kembali isi working-paper series dari studi-aksi sebagaimana judulnya tercantum pada rujukan) memang membuktikan hadirnya sejumlah fakta yang memprihatinkan atas kinerja tatakelola pemerintahan desa tersebut. Alih-alih menjadi mandiri, “wajah” organisasi pemerintahan desa justru diwarnai oleh beberapa hal yang kurang menggembirakan, seperti: (1) derajat ketergantungan struktural2 pemerintahan desa (lokalitas) terhadap otoritas pemerintahan “atas desa” yang makin hari semakin menguat, terutama dalam hal pendanaan dan inisiasi kreativitas terhadap ide-ide perubahan; (2) stok modal sosial (kepercayaan publik pada kelembagaan pemerintah desa) yang terus menipis seiring dengan “etika-moral-penyelenggara-pemerintahan” yang menampakkan ciri-ciri lamban, tidak responsif, dan praktek pemerintahan yang masih belum transparan-akuntabelbertanggung jawab (bad governance); serta (3) sistem manajemen dan administrasi publik yang belum adaptif terhadap kebutuhan OTDA seperti tegaknya efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ketiga persoalan tersebut lebih banyak berlangsung pada “wilayah” struktur kelembagaan pemerintahan desa, sehingga sebagai “unit-pemandu-perubahan”, jelas pemerintah desa sulit memainkan peran sebagai institutional-entrepreneur bahkan pada tuntutan yang paling minimal sekalipun.

Terdapat dua dampak siklikal atas terjadinya sindroma “ketidakberfungsian” kelembagaan (institutionally less-functional) pemerintahan desa yang perlu dicermati, terutama pada sisi human-actors (aparat dan warga desa). Pertama, aparat desa dan warga desa umumnya menghadapi kemiskinan dalam menggagas inisiatif-inisiatif (poor of initiative) perubahan (pembangunan) yang bernas atau asli/otentik sesuai dengan potensi, persoalan serta kebutuhan di tingkat lokalitas. Kemiskinan stok-gagasan tersebut telah menyebabkan dampak bolak-balik terhadap kelembagaan pemerintahan desa berupa 2 Terminologi “struktur” dalam hal ini, tidak saja menunjuk kepada pengertian “pola hubungan sosial yang terpola manakala individu-individu berinteraksi dalam sistem masyarakat yang dibentuknya”, namun struktur juga telah dipahami sebagai “orientasi-tindakan-dan-pemikiran” yang sedemikian tertanam dalam sistem sosial sehingga menjadi platform dan kekuatan-pengatur (social-force) dalam hubungan sosial tertentu (lihat Dolfsma and Verburg, 2005). Dalam konteks, pemerintahan desa yang mengalami ketergantungan struktural dalam menjalankan fungsinya terhadap pemerintahan “atas-desa”, maka dapat dipahami disini bahwa posisi organisasional pemerintah desa telah terjebak dalam situasi dimana kelembagaan pemerintah desa tidak pernah bisa melepaskan tindakan-tindakan yang diputuskannya secara bebas dari “jeratan-orientasi” terhadap organisasi pemerintahan pada hierarkhi-otoritas di atasnya, kecuali jika ada kekuatan pembaharuan yang bisa membebaskannya dari jeratan tersebut. Artinya ada “struktur sosial” dalam sistem tata-pengaturan atau tata-pemerintahan desa di masa OTDA ini, yang membuat setiap unit organisasi administrasi pemerintahan tidak mampu secara luwes menentukan sendiri keputusan-keputusan yang diambilnya tanpa terdistorsi oleh “kepentingan dan pengaruh” pihak lain (organisasi pemerintahan supra-desa). Dengan kondisi seperti ini, maka kemandirian dan “otonomi desa” (dalam arti power-independency pemerintah desa dari “kungkungan relasi-kekuasaan” yang mengikatnya), memang menjadi sangat sulit dicapai dan ditegakkan.

Ketidakberdayaan untuk berperan sebagai “mesin perubahan sosial” (to generate local social change). Kedua, aparat pemerintahan desa menghadapi ketidakberdayaan dalam menggalang kekuatan lokal (terutama dalam membangun aksi dan kesadaran kolektif) bagi perubahan sosial-ekonomi dan masyarakat lokalitas secara mencukupi. Seringkali kelembagaan pemerintahan desa menghadapi persoalan kekurangan stok modal-sosial yang diperlukan sebagai “energi” (dalam bentuk trust dan jaringan sosial) bagi perubahan di aras kolektivitas sosial desa. Aksi-reaksi bolak-balik antara sisi “agensi dan struktur” tersebut telah menyebabkan tampilan keseluruhan tata-pemerintahan desa tidak kondusif untuk menyambut era OTDA, terlebih dalam mengemban missi kemandirian desa.

Organisasi pemerintahan desa yang menghadapi persoalan pada dua sisi sekaligus yaitu institusi-organisasi pemerintahan dan human-actors, jelas sulit untuk dapat mengembangkan diri menjadi pilar yang kuat dalam mereproduksi tata-pemerintahan dan sistem sosial-kemasyarakatan yang kuat, mandiri dan berwibawa. Hingga titik ini, baik human-actors maupun struktur pemerintahan desa menjadi faktor penting yang menjelaskan keterbatasan tata-pemerintahan desa3 dalam merespons tuntutan otonomi desa. Oleh karena itu, maka pada komponen aksi kegiatan studi-aksi difokuskan pada upaya penguatan kedua aspek tata-pemerintahan tersebut.

Dengan mengacu pada teori strukturasi pemerintahan desa yang diturunkan dari pemikiran Giddens (1984), dapat ditunjukkan betapa hubungan timbal-balik antara “agensi dan struktur” sangat mempengaruhi derajat kinerja tata-pemerintahan desa yang ditampilkan ke hadapan masyarakat. Hasil-hasil penelitian tim studi-aksi di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, jelas menunjukkan betapa dalam banyak hal, organisasi pemerintahan desa sulit mengembangkan diri menjadi “institutional entrepreneur” dikarenakan kelemahan pada sisi human actors-nya. Kedua kawasan tersebut jelas menghadapi persoalan serius berupa lack of “social-entrepreneurship” yang bertautan dengan persoalan psikologi-konflik, ketidakpercayaan, serta kekacauan suasana makro sosial yang melingkupinya. Secara keseluruhan, pemerintahan desa tidak mampu memberikan inspirasi bagi keseluruhan sistem sosial di kawasan mikro-desa untuk berubah ke arah kemajuan (lihat Kolopaking, 2006). Dari titik ini, harapan terbentuknya otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh UU no. 32/2004 dipastikan sangat sulit dicapai, kecuali jika sejumlah kekuatan eksternal dapat dialirkan untuk memperbaiki kedua sisi (institusi dan human agency) tersebut (lihat Nasdian, 2006).

Dalam membahas the dynamics of institutional survival, Giddens berpijak pada theory of structuration, yang dikembangkannya dimana free-agent (setiap manusia atau pelaku) dalam bertindak selalu memproduksi pola-kelakuan (social-practices and institution) tertentu yang konform-sesamanya sedemikian sehingga selanjutnya pola tersebut terinternalisasi menjadi structural constraints yang membatasi kelakuan yang akan direproduksi selanjutnya (lihat Giddens, 1984 dan Wallace and Wolf, 1999). Analog dengan teori strukturasi dari Giddens tersebut, maka “wajah” organisasi pemerintahan desa sesungguhnya merepresentasikan proses interaksi pola formed-and-reformed of action secara bolakbalik (recursive) yang “tak berkesudahan” antara dua entitas yang saling tidak terpisahkan yaitu ”human actors” (aparat desa dan individu warga desa) di satu sisi dengan “organisasi pemerintahan desa” sebagai struktur yang dibentuk oleh masyarakat warga-desa untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di tingkat desa, di sisi yang lain. “Wajah” atau kinerja organisasi pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang membentuk dan memeliharanya dan begitu pula sebaliknya kinerja kelembagaan pemerintahan desa akan mempengaruhi kualitas tindakan manusianya dan sebaliknya. Sehingga logis jika pembaruan tata-pemerintahan desa, sepantasnya dimulai dari kedua sisi tersebut secara serentak tanpa meninggalkan sisi yang lainnya sebagai prioritas kedua.

Ketrikatan dua sisi yang mempengaruhi kinerja tata-pemerintahan desa. Interaksi Struktur dan Agensi Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta itu, pada kasus Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta yang telah memiliki “tradisi pemerintahan adat” yang sangat terjaga dengan baik (konsep “nagari” di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta dan “desa adat-pakraman” ), telah menghantarkan kawasan tersebut ke tataran yang tidak banyak menghadapi persoalan dengan operasionalisasi tatapemerintahan lokalitas. Artinya, dua kawasan siap mengimplementasikan otonomi desa dan menyongsong kemandirian secara memadai. Di desa tersebut, telah terdapat mekanisme kelembagaan yang ditopang oleh semangat institutional entrepreneurship dan social-entrepreneurship secara memadai bagi pemerintahan yang mandiri (lihat Kolopaking, 2006). Sementara kasus-kasus di Jawa Barat menampilkan kelemahan justru pada sisi kelembagaannya, sementara itu pada waktu yang bersamaan sisi human-actornya sebenarnya memiliki potensi yang memadai. Dengan meninjau kembali working paper series dari studi-aksi partnership-based rural governance reform terutama dari Amanah, 2006; Dharmawan, 2006; Dharmawan dan Putri, 2006; Nurrochmat dan Purwandari, 2006; Sunito dan Purwandari, 2006, Suharno, 2006 dan Nasdian, 2006, maka “peta kekuatan” dua sisi struktur pemerintahan desa. Kapasitas potensial human actors sebagai “social-entrepreneur” (agensi-perubahan) di tingkat desa Kapasitas potensial organisasi pemerintahan desa sebagai “institutional-entrepreneur. Struktur dalam tata-pemerintahan Agency dalam tata-pemerintahan Social entrepreneurship Kinerja Struktur Organisasi dan Agensi Pemerintahan Desa Kapasitas potensial human-actors di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta sesungguhnya telah memadai untuk menyambut otonomi desa. Hal tersebut ditandai oleh kapasitas aparat desa dan warga untuk berinisiatif terhadap perubahan. Derajat pengetahuan serta work-ability dalam manajemen organisasi pun cukup terlatih serta didukung oleh etika moral “partsisipasi-warga” yang mendukung terhadap perubahan. Persoalannya, kekuatan yang diharapkan hadir dari strukturkelembagaan desa untuk menstimulasi human-actors agar berperan aktif sebagai agensi penggerak pembaruan seringkali mengalami kekosongan secara signifikan. Kenyataan ini berlangsung terutama di Jawa Barat, dimana “kelembagaan” seringkali justru menetralisir inisiatif dari warga-masyarakat. Persoalan keterbatasan kapasitas entrepreneurial dari kepemimpinan-formal desa memberikan penjelasan yang sangat berarti dalam hal ini. Jebakan ketergantungan terhadap pemerintahan supra-desa yang dialami oleh pemerintahan desa menjadi faktor penjelas mengapa inisiatif lokal sulit ditumbuhkan, pada kondisi kelembagaan yang sebenarnya cukup mantap. Fakta ini ditemukan di salah satu desa di Jawa Barat. Sementara itu, self-propelling for rural change mechanism yang cukup memadai telah ditunjukkan oleh pemerintahan lokalitas di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta. Meski terdapat variasi kemantapan kelembagaan dan sisi manusianya, kedua provinsi dapat dianggap mewakili kawasan paling siap bagi otonomi desa. Pada desa lainya, yaitu Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta, otonomi desa sangat sulit dijalankan. Kedua kawasan mengalami persoalan yang sangat-serius di kedua sisi strukturasi, baik kelembagaan maupun human-actors-nya. Untuk melakukan pembaruan tata-pemerintahan desa sesuai cita-cita otonomi desa di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta, pertanyaannya kemudian adalah: melalui mekanisme apa dan seberapa besar “energi sebagai stimulan perubahan” boleh disalurkan ke setiap desa yang ada di kawasan itu? Mungkinkah pemerintahan desa akan berkembang (atau dikembangkan menjadi) lembaga yang memiliki kapasitas “institutional entrepreneurship” secara memadai di atas realitas sosial yang lekat dengan persoalan trauma psikologis konflik sosial yang mendalam? Strategi apa yang boleh dijalankan untuk menginisiasi program-pembaruan melalui rasionalitas modernisme yang sangat berbeda dengan cara-pandang komunitas lokal ? Langkah prioritas apakah yang perlu dikembangkan di kawasan-kawasan dengan ciri dinamika interaksional antara “struktur-agensi” yang khas di setiap wilayah desa di kawasan itu? Dari tantangan persoalan otonomi desa di atas, sangat jelas bahwa studi-aksi ini dijalankan dengan sasaran-tajam pada dua bidang yang strategik. Namun, demikian variasi penekanan terhadap dua sisi-intervensi pun harus dipertimbangkan dengan baik. Kedua intervensi itu, pertama adalah “rekonstruksi dan pengembangan kapasitas struktur atau kelembagaan-kelembagaan pemerintahan desa”. Arah rekonstruksinya jelas pada penguatan kapasitas struktur kelembagaan pemerintahan desa agar memiliki cukup “energi” sebagai wahana perubahan desa. Kedua, perbaikan atau perbesaran kapasitas kapabilitas entrepreneurial dan manjerial manusia yang berperan sebagai agency di balik bekerjanya sistem kekuasaan, administrasi, manajemen serta pengawasan pemerintahan desa. Nasdian (2006), mengambil contoh kasus Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta bahkan menyarankan perlunya transformasi ethical pada “wilayah agensi” tata-pemerintahan ini. Pergeseran moral itu sepantasnya mampu menggeser sifat manusia yang bercirikan “etika-apatisme” dan “fatalisme-pasrah” serta “safety-first” kepada etika yang lebih kondusif pada kemajuan. Sementara itu, beberapa supporting system juga diperkuat untuk memberikan “iklim kondusif” bagi pemerintahan desa untuk bergerak maju. Di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta, perasaan selfconfidence dan trust antar warga perlu ditumbuhkan kembali. Sementara itu, kemitraan digunakan sebagai mainstream untuk mendekati setiap persoalan yang hendak dipecahkan di manapun lokalitas ditemukan. Kolopaking (2006) menyebutkannya tatapemerintahan desa yang otonom dan mandiri perlu memuat ciri-ciri “perancangan program pelayanan kolaboratif berbasiskan konsensus dan komitmen multi-pihak”. Pendekatan partisipatif-kolaboratif dalam penguatan kapasitas struktur-dan-agensi boleh diimplementasikan di lapangan, karena dianggap sebagai derivat-utama dari prinsip kemitraan yang dianggap relevan dalam bangun tata-pemerintahan yang diliputi oleh suasana makro-sosial konflik dan less-coordinated system. Secara teoritis, langkah pendekatan studi-aksi di atas, diambil dengan memperhatikan dasar-asumsi sebagaimana dijelaskan oleh teori “growth machine theory” (lihat Putri dan Dharmawan, 2006). Menurut teori tersebut, bilamana “local administrative and political structure” dapat dibenahi dan direkonstruksi dengan baik, sementara itu setiap potensikekuatan sumberdaya manusia (human-actors) dapat digalang via kebersamaan serta reduksi derajat konflik-sosialnya dinetralisasi melalui konsep jejaring yang kuat, maka kemandirian desa (baca: otonomi desa/lokalitas) akan terwujudkan. Lebih daripada itu, kemandirian desa selanjutnya mampu menggerakkan perkembangan daerah (regional growth) secara bertanggungjawab baik secara sosial, ekonomi maupun ekologikal. Artinya, otonomi desa benar-benar menjadi prasyarat terselenggaranya sebuah tatakehidupan sosial-kemasyarakatan yang lebih baik. Dengan kata lain, baik otonomi desa ataupun kemandirian desa sangat ditentukan oleh kualitas struktur dan agensi dalam tatapemerintahannya yang bercirikan “agen perubahan sosial mandiri” (social-institutional entrepreneur). Adalah tugas studi-aksi ini (terutama pada sisi “aksi”) untuk merumuskan secara konstruktif berbagai bentuk intervensi pada sisi struktur-dan-agensi demi mencapai tata-pemerintahan atau tata-pengaturan desa (lokalitas) yang baik (rincian aksi bisa dilihat pada Lampiran pada Bab ini).

Persoalan Konflik-Otoritas dan Formasi Jaringan Kerjasama Selain persoalan pada tataran “struktur-dan-agensi” yang dihadapi oleh tata-pemerintahan desa, terdapat realitas sosio-budaya yang tidak bisa dinafikan keberadaannya. Persoalan tersebut adalah, konflik-konflik dalam olah-kekuasaan dan otoritas yang telah berlangsung lama dan ekstensif di lokalitas studi-aksi. Konflik sosial horisontal yang berlangsung antar organisasi sosial pemerintahan telah menambah kompleksitas persoalan rural-governance dalam era OTDA. Benturan frontal antara sistem tata-pemerintahan “desa formal” (sesuai konsep desa dalam UU no. 32/2004) versus sistem tata-pengaturan adat di Indonesia terutam berlangsung dalam persoalan pengelolaan sumberdaya alam dan pengaturan kehidupan publik (lihat Dharmawan, 2006 juga Sunito dan Purwandari, 2006).

Sebagaimana diketahui dalam tata-pemerintahan lokalitas, telah sejak lama ditengarai kehadiran “local governing institution” asli yang eksistensinya sangat legitimate karena legalitas-fungsionalnya memiliki basis yang sangat kuat pada struktur sosial tradisi dan ditopang oleh sistem norma-adat yang berlaku pada komunitas lokal. Konflik otoritas kelembagaan (institutional conflict) dimulai, manakala kedua sistem (”formal” versus ”lokal”) mengklaim wilayah otoritas dalam urusan pemerintahan pada ruang-publik dan kawasan-spasial yang sama (overlapping). Biasanya, kekuasaan adat lebih diterima oleh warga lokalitas, karena kehadirannya terjadi bersamaan dengan kelahiran dari komunitas lokal di kawasan tersebut. Konflik-eksistensial antara sistem tata pemerintahan adat melawan sistem tata pemerintahan formal, adalah fakta yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam proses transformasi tata-pemerintahan desa menuju otonomi desa ala OTDA. Hal itu dikarenakan adanya overlapping sistemik dalam olah-kewenangan terhadap suatu urusan. Benturan kepentingan antara dua sistem tata-pengaturan dalam urusan pemerintahan dapat berdampak pada munculnya inefisiensi, inefektivitas dan kekacauan organisasi pengaturan, yang akan diderita oleh keseluruhan tatanan pemerintahan lokal. Realitas konflik-kelembagaan ini dapat ditemukan hampir di seluruh pelosok desa (lokalitas) kawasan studi-aksi, dengan kekecualian Jawa Barat dan Bali (lihat kajian atas konflikkonflik kelembagaan pemerintahan desa dalam tulisan Dharmawan, 2006, Sunito dan Purwandari, 2006, juga Nurrochmat dan Purwandari, 2006). Konflik-konflik dalam tata-pengaturan sumberdaya alam (sumber-sumber agraria) merupakan fenomena konflik-kelembagaan yang khas ditemukan terutama di desa-desa dengan tradisi pengaturan adat yang sangat kuat. Dalam hal ini, otonomi desa menurut perspektif agraria diwarnai oleh fenomena perebutan dan konflik akses terhadap sumbersumber agraria secara chaotic. Bila hal ini tidak diantisipasi dengan baik, konflik agraria bahkan dapat berpotensi merusak keseluruhan bangun integrasi sosial masyarakat desa. Dalam hal ini kawasan di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta mendapat perhatian terpenting. Seringkali, desa formal tidak dapat berbuat banyak atas sumberdaya alam yang ada di wilayahnya, karena kekuasaan tertinggi untuk memutuskan pemanfaatan-dan-konservasi sumber-sumber agraria di kawasan itu bukan berada di tangan pemerintahan desa formal. Masih, konflik sosial makin kompleks jika memperhitungkan persoalan kesenjangan ekonomi antar warga. Disparitas ekonomi yang tajam dialami oleh komunitas lokal seperti di Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta. Fenomena ini berpotensi besar untuk memperparah konflik horisontal atas penguasaan akses material (tanah) di desa-desa atau lokalitas (lihat Indaryanti, 2006). Sunito dan Purwandari (2006) serta Sundawati dan Trison (2006) menandai proses otonomi desa dari perspektif tata-kelola sumber-sumber agraria dan keterlibatan kelembagaan di dalamnya. Dari analisis mereka, disimpulkan bahwa kasus Tata-Pemerintahan Desa Bojongkerta mewakili lokalitas yang berusaha mengembalikan fungsi kelembagaan adat di bawah otoritas ”Imeum Mukim” secara kuat. Ketidakberfungsian desa formal di masa lalu, menghantarkan romantisme peran Imeum Mukim untuk dihidupkan kembali. Dalam reformasi tata-pengaturan sumberdaya alam di desa, kelembagaan yang dilengkapi oleh sejumlah kelembagaan agraria lainnya, diharapkan mampu mengatur distribusi akses terhadap sumber-sumber agraria secara lebih berkeadilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelembagaan adat yang telah ada dan secara tradisional mengatur tata-pemanfaatan sumber-sumber agraria sejak lama, dipandang layak untuk meneruskan urusan publik di wilayah ini. Persoalan menjadi sedikit kompleks, manakala persoalan dinamika kependudukan diperhitungkan. Masuknya warga baru yang memerlukan lahan bagi kehidupan sebagai konsekuensi kehidupan-publik yang menjunjung asas pluralisme Indonesia, menyebabkan kesulitan tersendiri bagi kelembagaan adat dalam hal pengaturan sumber-sumber agraria. Pemenuhan kebutuhan akan hak-hak privat dalam penguasaan material (tanah) yang tidak diatur oleh adat, sebagai keniscayaan nilai-nilai modernitas yang merasuki pikiran warga lokalitas, turut merusak tatanan pengaturan kolektivitas-adat. Hingga tataran ini, ketaatan warga pada hukum adat biasanya meluntur. Kebutuhan untuk mendapatkan kepastian hak-hak privat atas tanah, menyebabkan warga cenderung menengok peluang-peluang yang diatur oleh hukum formal. Pada saat itulah, kehadiran pemerintah desa mendapatkan perhatian lebih besar dari warga. Hal ini dikarenakan hukum formal berada di bawah otoritas pemerintah desa formal. Selanjutnya, kompetisi dan ketegangan kepentingan antara pemerintah desa formal dan adat, sebagai konsekuensinya, menjadi ”harga sosial” yang tidak terelakkan bagi keseluruhan sistem sosial lokal (lihat Gambar 3). Derajat konflik antar kelembagaan (adat versus formal) atas pengaturan sumber-sumber agraria lokal Derajat kerjasama antar kelembagaan (adat versus formal) atas pengaturan sumber-sumber agraria lokal Provinsi dilakukannya studi-aksi. Upaya untuk membawa ”aturan-aturan adat” ke wilayah ”yuridis-formal” (agar sinergis dan kompatibel) tidak selamanya membawa hasil yang memuaskan. Dalam analisis politik desentralisasi di wilayah tata-pengaturan sumberdaya alam, Nurrochmat dan Purwandari (2006) menyadari betapa kehadiran rezim pengaturan sumber-sumber agraria secara kolektif atau communal-property rights di Desa Bojongkerta, yang lebih dominan telah mengantarkan kawasan-kawasan itu pada konstelasi politik-lokal yang rumit, menegangkan dan problematik. Otoritas formal harus senantiasa berhadaphadapan secara diametral vis a vis otoritas adat dalam tata-pengaturan sumber-sumber agraria (tanah, air dan hutan). Dalam kondisi demikian, kemandirian dan otonomi desa jelas terancam eksistensinya oleh ”rongrongan konflik sosial” yang berkepanjangan (lihat juga Chalid, 2005). Solusi pembaruan tata-pemerintahan desa dalam aspek agraria yang diwarnai oleh fenomena konfliktual itu adalah ”penyesuaian adat” seraya memperhatikan kehadiran tata-aturan formal. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa secara evolusional, komunitas adat mengalami pergeseran dimana makin hari makin terbuka secara sosial. Keterbukaan ini membawa konsekuensi besarnya peluang heterogenisasi kultur dan struktur sosial lokalitas. Melihat fakta ini, maka ke depan, pengaturan adat perlu memikirkan pola yang lebih terbuka terhadap masuknya ”aturan-aturan baru” sebagai akibat meningkatnya derajat keberagaman sosial masyarakat. Aturan-aturan baru tersebut sepantasnya lebih bersifat ”lintas adat” dan ”lintas komunitas”, sehingga tampil lebih kontekstual, representatif dan realistis. Sunito dan Purwandari (2006) menggagas upaya menguatkan peran adat lebih kepada ”pengawasan atas pemanfaatan sumberdaya alam”, bilamana memang otoritas-adat tidak pada posisi men-disfigure (melemahkan) tatapengaturan agraria formal sebagaimana yang dikehendaki oleh OTDA. Secara fungsional, kelembagaan adat juga diarahkan menjadi semacam ”komisi ombudsman agraria”, dimana komplain-komplain serta aspirasi warga atas pola pengelolaan, konservasi serta pemanfaatan sumber-sumber agraria dapat ditampung dan disalurkan secara baik ke lembaga-lembaga formal yang berkompeten. Sementara itu bentuk-bentuk sinergitas tata-pengaturan adat dan tata-pengaturan formal dalam pemanfaatan sumbersumber agraria lokal, sebagaimana telah berlangsung dengan baik di Bali, sepantasnya tetap dipertahankan.

Pengelolaan administrasi dan kemitraan sebagai Ideologi dalam Tata-Pemerintahan Desa Cita-cita untuk mentransformasi kelembagaan pemerintahan desa ke arah yang lebih “adapted to the changing (local and extra-local) socio-political environment”, jelas tidak bisa dibendung dan memang mendesak untuk dilakukan agar kompatibel dengan cita-cita OTDA. Karakter kelembagaan pemerintahan desa (lokalitas) formal yang lebih adaptif terhadap cita-cita OTDA atau sesuai Undang-Undang (UU) no. 32/2004 itu, bahkan telah merupakan sebuah keniscayaan dan kebutuhan untuk menjadi prasyarat yang diperlukan (“necessary condition”) demi berjalannya proses implementasi otonomi desa (village level autonomy) di lapangan. Namun, juga ada kebutuhan agar proses transformasi tatapemerintahan sepantasnya tetap memperhatikan potensi dan eksistensi kelembagaan pemerintahan lokalitas (adat). Jika transformasi kelembagaan pemerintahan desa harus menempuh jalan via pendekatan pemberdayaan (empowerment approach), maka pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa formal sepantasnya memilih opsi yang tidak berorientasi pada zero sum game (mengeliminasi salah satu “aktor” di lapangan). Melainkan, upaya pemberdayaan yang memberikan peluang kepada para-pihak yang berbeda-beda corak kelembagaan dan kepentingan untuk berkolaborasi secara partisipatif dalam mekanisme tata-pemerintahan yang bernafaskan kemitraan (partnership). Kemitraan dalam hal ini dimaknai tidak hanya sekedar “skema-skema kerjasama yang terbangun dalam suasana kesetaraan dan keadilan serta distribusi hak dan kewajiban yang proporsional”, namun bisa bermakna lebih luas daripada itu. Konsep kemitraan menunjuk juga pada terbentuknya platform pengaturan organisasional yang memungkinkan berjalannya proses-proses pertukaran informasi dan pembagian tanggung jawab secara serasi atas suatu hal, dimana keputusan politik-lokal diambil dan disepakati secara kolektif, di antara pihak-pihak yang berbeda-beda afiliasi organisasi dan kepentingan di desa. Konstruksi pemaknaan terhadap prinsip partnership seperti ini diambil bukan tanpa alasan yang rasional. Pemaknaan tersebut didasarkan pada sebuah asumsi penting yang diturunkan dari realitas faktual. Fakta tersebut adalah perbedaan-pandangan dan kepentingan yang tajam dan cenderung menuju proses konflik serta dekapitalisasi modal sosial yang memasuki tataran mengkhawatirkan bila tidak dikelola dengan baik (lihat Huntington, 1996 dan Fukuyama, 2001). Sebagai sebuah entitas sosial, jika pluralitas struktur dan kepentingan dalam tata-pemerintahan desa telah diwarnai oleh kecamuk konflik serta ketidakpercayaan (distrust) yang kronis, maka akibatnya adalah penurunan kualitas “strength and power” pemerintahan desa dalam mengatur lokalitas itu sendiri. Jika hal ini yang terjadi, maka desa tidak mungkin diharapkan menjadi unit-otonomi lokal yang mandiri, kokoh, berwibawa dan menampilkan good and self-maintained governance system. Gejala seperti ini sebenarnya tidak khas dihadapi oleh (pedesaan) Indonesia saja melainkan kecenderungan umum di negara yang sedang mengembangkan praktek kehidupan demokrasi dimanapun. Namun apa yang terjadi di Indonesia, to some extent, memiliki derajat kompleksitas yang relatif lebih rumit bila dibandingkan dengan apa yang berlangsung di kawasan lain (bandingkan tulisan Weiss, 2000, Ewalt, 2001 dan Moore, 2002). Sebagai kesatuan masyarakat, desa-desa di Indonesia memiliki latar belakang sosio-ekonomi-budaya dan setting ekologi yang beraneka-ragam, yang menyebabkan perjuangan ke arah kemandirian tanpa konflik relatif lebih sulit dicapai. Terlebih lagi sejak era reformasi bergulir di tahun 1998, demokratisme sebagai ideologi pengaturan masyarakat telah memberikan ruang yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan kebebasannya dalam mencapai tujuan secara berlebihan. Sejalan dengan itu, semangat-semangat komunalisme (solidaritas sempit yang didasarkan pada kesamaan identitas, ideologi, atau atribut sosial secara berlebihan) justru menguat secara dramatis. Kebebasan yang berlebihan dan ideologi komunalisme tersebut seterusnya akan menyebabkan ruang ko-eksistensi antara satu dengan kelompok lain menyempit (lihat Buckles and Chavalier, 1999). Ketidakpercayaan antar individu dan konflik antar kolektivitas berpotensi meluas, selama tidak ada sistem pengaturan lokal yang dapat menjadi basis kehidupan sosial-kemasyarakatan lokal. Desa juga berpotensi menjadi kawasan yang diwarnai oleh gejala distrust society yang rentan konflik dan pertikaian sosial terus terbentuk. Pada titik inilah disintegrasi sosial menjadi ancaman yang nyata (lihat tulisan Huntington, 1996 pada sub-bab tentang “the problem of democracy” di dunia ketiga). Pelajaran atas praktek demokrasi memang telah ditunjukkan oleh Huntington (1996) yang mengatakan bahwa proses demokratisasi di negara sedang berkembang bisa menghasilkan sikap antidemocratic dan memicu formation of authoritarian democracy. Asumsi-asumsi adanya pluralisme, demokratisme, dan upaya mengurangi tekanan komunalisme yang memicu disintegrasi sosial itulah yang menjadikan prinsip kemitraan relevan untuk dijadikan platform-ideologi bagi pengaturan pemerintahan dan masyarakat dalam studi-aksi. Prinsip kemitraan yang ditumbuhkan melalui program-program studiaksi akan menjadi “ideologi bersama” yang memberikan solusi pengaturan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan desa lebih baik. Selain itu, pola kemitraan dalam kelembagaan pemerintahan akan menjadi modal sosial pengaturan masyarakat karena prinsip “assistance relationship between people” yang melandasinya, memungkinkan para-pihak dengan kepentingan dan ideologi berbeda-beda untuk saling bahu-membahu dalam mewujudkan “ruang-bersama” bagi kesejahteraan sosial yang lebih baik. Melalui kemitraan, akumulasi stok modal sosial bisa ditingkatkan sehingga disintegrasi sosial dapat ditekan. Kemitraan menawarkan kebersamaan berbasis perbedaan, dimana pertukaran yang adil (just and humane exchange) menjadi instrumen perekat dari keseluruhan sistem sosial (lihat Coleman, 1988 dan Willer, 1998). Dengan kerangka pemikiran seperti ini, maka apapun konsekuensi yang timbul akibat suatu keputusan atau peraturan yang dihasilkan melalui proses-proses yang telah dilakukan melalui pendekatan partisipatoris via pelibatan antar-pihak bermitra, kelak menjadi tanggung jawab bersamasama. Dengan demikian, derajat insiden disintegrasi sosial yang melibatkan perpecahan antar-struktur dan antar-individu (agensi) dapat ditekan, sementara jejaring-soal dalam sistem sosial-kemasyarakat dapat disemaikan lebih baik.

2.2 Implementasi Pengelolaan administrasi dan Kemitraan dalam Tata-Pemerintahan Desa Aras Struktur Kelembagaan Sistem tata-pengaturan desa (rural governance system) yang ditopang oleh ideologi kemitraan mencakup semua aktivitas pengelolaan kegiatan kepemerintahan (“pengaturan masyarakat”) yang berdampak luas pada kehidupan komunitas lokal. Aspek-aspek penting tata-pengaturan desa yang direvitalisasi melalui ideologi kemitraan itu mencakup berbagai aras pengaturan desa sebagai unit pemerintahan dan pelayanan publik: •	Proses-proses konstruksi dan konseptualisasi peraturan-peraturan ataupun konvensikonvensi lokal, yang mengikat secara hukum bagi publik (warga masyarakat) lokal. •	Proses-proses eksekusi atau pengambilan keputusan atas suatu pokok permasalahan menjadi sebuah kebijakan publik yang mengikat. •	Proses implementasi dan pengawalan atas penyelenggaraan suatu peraturan yang telah diputuskan dan menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat. •	Proses pemeliharaan dan operasionalisasi jalannya peraturan yang telah disepakati. •	Proses evaluasi dan peninjauan kembali peraturan dan konvensi-konvensi yang dihasilkan. Dengan mengacu pada asumsi-asumsi dasar implementasi kemitraan sebagaimana dibahas pada sub-bab terdahulu, maka studi-aksi partnership-based rural governance reform berupaya mendekatkan gagasan ideal dengan realitas sosial yang dijumpai di lima provinsi yang menjadi perhatiannya. Sesuai dengan hasil studi-aksi pada aras ”kelembagaan (struktur) pemerintahan desa”, disimpulkan bahwa reformasi tatapengaturan pemerintahan seyogianya dilakukan secara bertahap-adaptif menyesuaikan kekhasan struktur sosial dan karakter budaya lokal. Sekalipun demikian, ada beberapa hal penting yang dapat mempercepat proses transformasi tata-pemerintahan desa ke arah otonomi, yaitu: (1) tata-pemerintahan desa yang baik sangat tergantung pada kesiapan dan kemauan komunitas desa untuk menerapkan gagasan kemitraan itu sendiri; (2) tatapemerintahan desa berpola kemitraan akan berjalan efektif, jika pemerintah di aras kabupaten dan pusat memberi tempat dan membangun kerjasama dan komunikasi secara lintas-batas birokrasi ”beyond system of government” (melepaskan diri dari kekakuan birokrasi), (3) dalam penguatan sumber-sumber keuangan desa, diperlukan kemauan, dan kemampuan lembaga bisnis swasta untuk ikut serta dalam kemitraan, serta (4) ada prakarsa untuk membangun sistem pengawasan sosial yang melengkapi sistem tatapemerintahan berbasis kemitraan (lihat Kolopaking, 2006). Selain itu, dalam struktur kelembagaan pemerintahan desa yang reformatif diprlukan koridor-koridor komunikasi (komunikasi administratif) yang memungkinkan berjalannya proses politik diskursif yang juga mengapresiasi komunikasi refleksif dan leluasa (lihat Amanah, 2006). Pola tatapemerintahan desa berbasis dan berpola kemitraan yang dikembangkan oleh studi-aksi sebagaimana gagasannya disemaikan di provinsi kasus dikembangkan selaras dengan karakteristik sosio-budaya lokal. Di Papua, dikembangkan pola kemitraan yang melibatkan tiga pihak berbeda kepentingan dan ideologi, yaitu: (1) pemerintah kampung (desa), (2) ondoafi (ketua adat), dan (3) gereja atau kelembagaan keagamaan.

Dengan pola yang serupa, studi-aksi juga mengembangkan pola pemerintahan desa untuk daerah Minangkabau di Sumatera Barat, dengan mengintegrasikan tiga pihak pemangkukepentingan.

Tata-pengaturan desa diselenggarakan dengan berbasiskan pada identitas budaya lokal. Ketiga pihak tersebut adalah: (1) Wali Nagari sebagai pucuk pimpinan dari pemerintahan nagari (pemerintah desa), (2) Kerapatan Adat Nagari dan institusi derivatnya yang berintikan pada keanggotaan para penghulu adat atau para ninik-mamak, (3) Lembaga bisnis swasta yang memiliki jaringan ekonomi secara memadai di desa/nagari. Di provinsi NAD, terlibat tiga pihak yaitu: (1) Pemerintah gampong yang diketuai oleh keuchik, (2) Imeum mukim yang secara adat memiliki “hierarkhi-kekuasaan atas wilayah pemangkuan adat”, yang seringkali posisi kekuasaanya lebih tinggi daripada keuchik, (3) institusi swasta yang memiliki jaringan ekonomi ke desa dan mampu menghela pertumbuhan ekonomi desa. Sementara itu, Jawa Barat pun menggambarkan pola yang sama, dimana tiga pihak dipersatukan dalam satu tata-pemerintahan kemitraan, yaitu: (1) Pemerintah desa dengan semua unsur organisasi dan aparatnya, (2) Lembaga keagamaan (Islam) sebagai representasi masyarakat lokalitas, (3) organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti organisasi kepemudaan, wanita dan masyarakat bisnis. Di Bali, sinergitas tiga pihak juga berlangsung dengan pola sama, yaitu: (1) pemerintah desa adat-pakraman, (2) pemerintah desa-dinas, dan (3) lembaga bisnis-swasta.

Penguatan Agensi Pemerintahan Desa Penguatan sisi agensi pemerintahan desa untuk mengantisipasi ”luapan” tugas kepemerintahan yang sangat membebani desa sebagai unit-pemerintahan akibat otonomi desa, harus dilakukan secara antisipatif. Dengan memperhatikan luasnya spektrum tugas aparat pemerintahan desa dan tugas sosial-kemasyarakatan yang diemban unsur fungsional pemerintahan desa, maka area intervensi kegiatan aksi pada sisi agensi menjadi cukup luas. Namun demikian, perhatian tetap mengacu pada pokok-pokok yang digariskan oleh UU no. 32/2004 sebagai berikut: •	Pasal 202-203 tentang: tata-pengaturan pembentukan kelembagaan pemerintah desa, yang memberikan kekuasaan masyarakat lokal lebih leluasa dalam implementasi pelaksanaan otonomi administrasi pemerintahan sesuai semangat demokrasi. Hal ini studi-aksi diarahkan pada penguatan kapasitas skill dan ability aparatpemerintahan desa agar memiliki kemampuan pengelolaan organisasional mandiri. •	Pasal 206-208 tentang: pengaturan urusan-urusan administrasi pemerintahan desa, baik yang berasal dari asal-usul desa, tugas pembantuan dari pemerintah pada hierarkhi “atas desa” hingga pembatuan tugas pada pemerintah Pusat. Dalam hal ini dilakukan penguatan penguasaan tata-kelola administrasi pemerintahan kepada aparat desa dan fungsional kelembagaan desa. •	Pasal 209-211 tentang: pengaturan kelembagaan legislatif dalam tata-pemerintahan desa dan kelembagaan lain penopang sistem tata-pemerintahan desa. Dalam hal ini, aksi diarahkan pada pendidikan keorganisasian aparat pemerintah desa agar mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan di masa depan, sehingga pada gilirannya mampu mengembangkan sistem kelembagaan pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan jaman. •	Pasal 212-213 tentang: peluang bagi desa untuk memberdayakan kekuatan pendanaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan lokal asli. Titik berat aksi adalah pada pemberdayaan individu (warga masyarakat) yang diproyeksikan kelak akan memiliki kemampuan untuk berperan penting sebagai aktivator kegiatan perekonomian desa. •	Pasal 214-215 tentang: peluang-peluang kerjasama antar kelembagaan dan antar kawasan yang dapat dimanfaatkan dan melibatkan desa, demi pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Untuk menopang kerjasama kelembagaan, maka pengembangan struktur kemitraan dan jaringan menjadi sangat penting. Kata-kunci keberhasilan jaringan-kemitraan tetap pada sumberdaya manusianya. Oleh karena itu maka, masuk-akal jika pengembangan kepemimpinan desa menjadi salah satu perhatian dari aksi di wilayah ini. Pengembangan agensi pemerintahan desa dikonstruksi sedemikian rupa sehingga bersama-sama dengan struktur-kelembagaan pemerintahan, keduanya mampu menopang tata-pemerintahan desa yang mandiri. Berlandaskan pada kekuatan struktur dan agensi, maka dapat dikembangkan tata-pemerintahan desa yang baik, yang pada gilirannya akan menjadi prasyarat terbentuknya otonomi dan kemandirian desa.

Tahapan Kemandirian Dari pola yang dikembangkan di lima provinsi, maka tim studi-aksi telah menjawab secara spesifik beberapa persoalan dalam tata-pengaturan pemerintahan desa, yaitu: •	Perkuatan kapasitas dan fungsi sistem kelembagaan pemerintahan desa yang memperhatian struktur dan kapasitas sumberdaya manusia di tingkat lokalitas. •	Pengembangan pola-pola partnership-based rural administrative management and rural governance system di aras lokal yang berorientasikan pada pendekatan partisipasi. Dari aras ini, diharapkan rural governance mechanism akan membaik, sehingga menjamin pencapaian kemandirian-dan-otonomi desa di masa OTDA. •	Pengintegrasian para pihak dalam suatu pendekatan pengelolaan tata-pemerintahan desa yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip solidaritas serta kemitraan.

Dengan prinsip-prinsip ini, tata-pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh kepentingan sepihak, top-down, dan jauh dari praktek-praktek intransparansi, lessaccountable, serta injustice. Dengan demikian, otonomi desa (village level autonomy) sebagaimana cita-citanya disiratkan dalam UU no 32/2004 samasekali tidak boleh diartikan sebagai “keadaan untuk melepaskan kekuasaan desa secara 100 persen merdeka” (totally independent) dari kekuasaan di atasnya (negara). Hasil studi-aksi justru menunjukkan bahwa pola hubungan interdependensial antara lokalitas desa dan supra-desa tetap diperlukan. Persoalannya, adalah, hubungan tersebut berlangsung dalam relasi kekuasaan, kewenangan, keuangan serta sosio-psikologis yang sangat timpang, dimana pemerintah desa sebagai unit-pemerintahan dan unit-negara termarjinalkan posisinya. Dalam struktur hubungan yang demikian, pemerintahan desa tidak akan mampu mengatur dan mengembangkan diri secara memadai bersama-sama dengan keseluruhan entitasnya. Bahkan, desa menjadi sangat tergantung pada struktur kelembagaan pada hierarkhi di atasnya dalam hal pendanaan dan inisiatif pembangunan. Hasil studi-aksi berkeyakinan bahwa, otonomi desa akan berjalan dengan baik melalui cara yang lebih moderat dan didekati secara bertahap-tahap. Pada tahap pertama, otonomi didorong melalui upaya yang berfokus pada pengkondisian kelembagaan dan sumberdaya manusia yang menangani pemerintahan desa untuk mampu mengurus, mengatur, mengorganisasikan, mengevaluasi serta mengawasi dirinya sendiri. Akumulasi modal sosial lokal berupa pola-pengaturan serta norma-aturan berbasis lokal dan sah menjadi sumberdaya-kultural penopang otonomi desa yang sangat berarti. Artinya, pada tahap pertama akan diciptakan otonomi desa yang lebih dipahami sebagai kemandirian fungsional (menjalankan fungsi-fungsi) dan bukan “kemerdekaan dalam relasi kekuasaan pemerintahan”. Beranjak dari proses conditioning di tahap pertama ini, upaya otonomisasi desa dilanjutkan ke arah tahap pematangan (tahap kedua). Dalam hal ini, pemerintahan desa diharapkan mampu menginisiasi “development-initiative” dan “selffinancing capacity” yang memadai. Bila taraf ini dicapai maka pemerintahan desa memasuki tahapan kemandirian ekspresional (kemandirian untuk berinisiatif dan mewujudkan suatu inisiatif pembangunan). Jika kemandirian pada taraf ini telah dicapai, maka dijalankan upaya-upaya ke arah kemandirian tahap ketiga, dimana pemerintah desa mampu mengekspresikan eksistensi dirinya setelah terbebas dari ketergantungan keuangan dan inisiatif-pembangunan sepenuhnya dari kelembagaan pemerintahan supradesa. Dengan “terbebasnya” desa dari kekuasaan pemerintahan supra-desa, maka bargaining position pemerintah desa menjadi lebih besar vis a vis pemerintahan supradesa.

Pada taraf ini dicapailah kemandirian eksistensial untuk mengatur rumahtangga pemerintahan secara independent dan mampu melakukan negosiasi-setara dengan kelembagaan pemerintahan supra-desa sekalipun. Pada tahap terakhir inilah kemandirian dan otonomi pemerintahan desa dapat dicapai secara mandiri dan hakiki. Namun demikian, hubungan dengan kelembagaan pemerintahan supra-desa harus tetap dibina dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga betapapun “kuatnya” posisi pemerintahan desa, namun keberadaan pemerintah desa tetaplah bersifat koordinatif-kooperatif terhadap pemerintahan di aras supra-desa (kabupaten, provinsial, dan pusat). Untuk mencapai cita-cita otonomi dan kemandirian desa itu, maka prinsip good-rural governance yang dikembangkan di setiap tahapan perkembangan pemerintahan desa dengan berlandaskan pada platform kemitraan menjadi prasyarat utama dan terpenting. Hanya dengan cara demikianlah, maka upaya untuk melakukan transformasi/pembaruan tata-pemerintahan desa dapat dicapai di seluruh kawasan NKRI.

BAB  III PEMBAHASAN 3.1 ANALISIS PERMASALAHAN Berdasarkan data yang ada, berikut penulis sajikan tabel data penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi: Tabel 3.1 Data Luas Wilayah Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Penggunaan Luas	Ha Luas pemukinan	4,23 Luas perswahan	320 Luas perkebunan	430 Luas Kuburan	3,70 Luas Pekarangan	2,26 Perkantoran	0,16 Luas prasarana umum	220,05 Tanah Bengkok	3200 Sawah desa	0,32 Lapangan olahraga	1 Perkantoran pemerintah	0,16 Bangunan sekolah	10,30 Terminal	10,63 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sedangkan topografi Bojongkerta seperti tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 Data Letak Topografi Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Kawasan Letak	Ketarangan Kawasan perkantoran	Tidak Kawasan pertokoan	Tidak Kawasan campuran	Tidak Kawasan indrustri	Tidak Kepulauan	Tidak Pantai	Tidak Kawasan hutan	Tidak Taman suaka	Tidak Kasawan wisata	Tidak Perbatasan dengan negara lain	Tidak Perbatasan dengan provinsi lain	Tidak Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak Perbatasan dengan kecamatan	980,40 Ha Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Bila dilihat secara batas tanah, desa Bojongkerta memiliki perbatasan seperti pada tabel 3.3 berikut: Tabel 3. 3 Data Batas wilayah Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Batas	Desa	Kecamatan Utara	Sukaharja dan Ubrug	Warungkiara Selatan	Sukamaju	Cikembar Timur	Cimanggu	Cikembar Barat	Sirnajaya dan Warungkiara	Warungkiara Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Keadaan alam Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada umumnya masih terkesan asri. Hal ini terlihat belum terdapat polusi udara. Wilayah Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ini, dipenuhi dengan persawahan yang menghampar luas, sehingga menjadikan desa ini sebagai daerah pertanian. Pengaruh dari keadaan alam yang masih terjaga menjadikan suhu alam yang segar dan menyejukkan serta keadaan tanah yang cukup subur seperti tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Data Suhu dan Curah Hujan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sifat	Keterangan Curah hujan	...... mm Jumlah bulan hujan	7 Bulan Kelembapan	…… …… Suhu rata-rata	27oC – 28oC Tinggi dari permukaan laut	270 mdl Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Orbitasi dari Desa Bojongkerta diperlihatkan seperti tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Data Orbitasi desa Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sifat	Keterangan Jarak ke ibu kota kecamatan	5 Km Lama tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan motor	0,25 jam Lama tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki	0,5 jam Jarak ke kota kabupaten	36 K Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan motor	1 jam Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki	10 jam Jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan motor	120 Km waktu tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan motor	3 Jam waktu tempuh ke kota provinsi dengan jalan kaki	40 Jam Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Penduduk Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sebagian besar adalah penduduk asli yang berjumlah sekitar 7843 Jiwa yang memiliki kepadatan penduduk sekitar 125 per km2. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga, dan kepadatan terlihat pada tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Data Keadaan penduduk Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Keadaan Penduduk	Keterangan Jumlah laki-laki	3952 orang Jumlah perempuan	3891 orang Jumlah kepala keluarga	2168 orang Kepadatan penduduk	125 per km Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Penduduk Desa Bojongkerta sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik tanah sawah sendiri, tanh darat atau sebagai kuli atau buruh tani untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 3.7 berikut ini: Tabel 3.7 Data Mata pencaharian penduduk Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Mata Pencaharian	Keterangan Tanah sawah sendiri	567 orang Tanah ladang sendiri	500 orang Buruh Tani	584 orang Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Angka angkatan kerja di Desa Bojongkerta bisa dibilang cukup tinggi, seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut: Tabel 3.8 Data Tenaga Kerja Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan 18 – 56 th	2111	2068 18 – 56 th yang bekerja	1558	1440 0 – 6 th	493	483 7 – 18 th	620	594 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Ada beberapa hal yang perlu kita kaji terhadap keadaan penduduk di desa Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi diantaranya kualitas angkatan kerja yang seperti pada tabel 3.9 berikut: Tabel 3.9 Data Kualitas Angkatan Kerja Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan 18 – 56 th buta aksara	7	8 18 – 56 th tidak tamat SD	100	162 18 – 56 th tamat SD	1365	1261 18 – 56 th tamat SLTP	1029	991 18 – 56 th tamat SLTA	1149	1090 18 – 56 th tamat PT	27	15 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani, baik petani di ladang sawah ataupun ladang kering, seperti terlihat pada tabel 3.10 berikut: Tabel 3.10 Data Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Lahan Pertanian	Keluarga Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian	1112 Memiliki kurang 1 Ha	667 Memiliki 1 – 5 Ha	325 Memiliki 5 – 10 Ha	120 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sektor ekonomi pendudukpun masih dikatakan menengah kebawah. Oleh karena itu, tingkat perekonomian penduduk masih lemah seperti terlihat pada tabel 3.11 berikut: Tabel 3.11 Data Lembaga Perekonomian Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Lembaga Ekonomi	Jumlah Unit	Jumlah Anggota	Jumlah Pengurus Indrustri makanan	17	82	- Indrustri material bahan bangunan	12	112	- Jumlah usaha toko	3	3	3 Usaha Peternakan	3	-	- Pengolahan Kayu	2	5	14 Group music	3	1	21 Pangkalan minyak tanah	2	-	- Pengecer gas	15	2	15 Tukang kayu	50	2	100 Tukang batu	10	2	100 Tukang jahit	17	2	50 Tukang cukur	23	1	23 Tkang service	7	2	21 Tukang besi	9	1	27 Tukang gali sumur	27	1	54 Tukang pijat	31	1	31 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Tetapi dengan ekonomi keluarga yang kurang, tingkat pendidikan untuk standar pedesaan sudah maju. Penduduk berupaya untuk menyekolahkan anaknya supaya perekonomian keluarganya selangkah demi selangkah bisa meningkat. Wilayah Desa Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi berpotensi sebagai areal pertanian dan perkebunan, menandakan sebagian besar masyarakatnya hidup dari bertani. Selain Padi, banyak pula tanaman yang lain diantaranya Pisang, Kelapa dan yang lainnya perlu terus dikembangkan, seperti pada tabel 3.12 seperti berikut: Tabel 3.12 Data Komoditas tanaman pertanian Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Komoditas	Luas	Hasil(ton/ha) Jagung	10	7,5 Kacang panjang	1	3 Padi sawah	200	8 Ubi kayu	10	17 Ubi jalar	1	12 Mentimum	2	20 Rambutan	10	5 Durian	10	1 Pisang	20	10 Nangka	2	10 Kunyit	1	2 Karet	370	100 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Secara umum gambaran sosial masyarakat Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi masih dibilang asri belum tersentuh mederennya kota. Masyarakat desa Bojong Kerta masih memegang adat istiadat desa yang suka gotong royong dan murah senyum selain itu di Desa bojongkerta juga memiliki prasarana komunikasi dan informasi seperti tabel 3.13 berikut: Tabel 3.13 Data Prasarana komunikasi dan informasi Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Prasarana	Keberadaan Wartel	3 unit Pelanggang telkom	17 org Pelanggang GSM	1700 org Pelanggang CDMA	100 org Jumlah radio	1700 unit Jumlah TV	1785 unit Jumlah parabola	30 unit Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Masyarakat Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada dasarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pendidikan, namun hal itu tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Lembaga Pendidikan di Desa Bojongkerta terbagi menjadi 3 bagian seperti pada tabel 3.14, 3.15, dan 3.16 berikut: Tabel 3.14 Data Pendidikan Formal Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan	Tenaga pengajar	Jml siswa Play Grp	3	-	-	-	- TK	-	-	-	-	- SD	5	-	Pemerintah	35	964 SLTP	1	-		15	70 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Tabel 2.15 Data Pendidikan Formal Keagamaan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Nama	Jumlah	Status terakreditasi	Kepemilikan	Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa Raudhatul Athfal	9	Ya	Ya	27	630 Ponpes	2			10	70 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Bangunan sekolah yang ada pun perlu adanya renovasi dan penambahan pembangunan lagi. Ada dua Sekolah Dasar Negeri yang kondisinya hampir sama dimana ruangan kelasnyanya tidak memadai untuk menampung siswa, sehingga siswa kelas tiga ruangannya disatukan dengan kelas tiga, bahkan ada siswa yang kegiatan belajar mengajarnya yang di ruangan guru, hal ini jelas sangat mengganggu keefektifan kegiatan belajar mengajar. Selain itu ruangan yang kurang bersih dan berdebu karena lantainya yang belum di keramik. Kondisi meja dan kursipun sangat memprihatinkan. Selain kondisi fisik sekoah yang memprihatinkan, tenaga pengajar disana pun sangat minim. Tingkat pendidikan di Bojongkerta dibilang sudah cukup tinggi, ini terlihat dari jumlah lulusan SLTA baik Laki-laki maupun Perempuan cukup tinggi seperti terlihat pada tabel 3.16 di bawah: Tabel 3.16 Data Tingkat Pendidikan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan 3 – 6 th yang belum masuk TK	215	285 3 – 6 th yang sudah masuk TK	61	72 7 – 18 th yang tidak pernah masuk sekolah	1	7 18 – 56 th yang tidak pernah sekolah	7	8 18 – 56 th pernah SD tetapi tidak tamat	100	162 Tamat SD	1365	1261 Tamat SMP	1029	991 Tamat SMA	1147	1090 Tamat D-1	11	7 Tamat D-2	9	5 Tamat D-3	7	3 Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data pada tabel analisis yang telah disajikan sebelumnya, maka untuk memperjelas hasil analisis, penulis sajikan informasi berupa grafik sebagai berikut:

Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa  Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Sumber: Profil Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi 3.2 ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH Berdasarkan hasil analisis maka untuk menjawab masalah yang teridentifikasi, maka ditetapkan alternatif sasaran pembangunan sanitasi air sebagai berikut: A.	Upaya peningkatan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik; B.	Kondisi pelayanan umum dalam bidang administrasi desa di masyarakat Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik; C.	Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungiara Kabupaten Sukabumi ; D.	Dukungan pembangunan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa Program Pemerintahan yang bersih rapih dan sehat di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut: A.	Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; B.	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; C.	Pengembangan sistem jaminan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; D.	Peningkatan sosialisasi pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; E.	Peningkatan pendidikan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; dan F.	Pemeratan dan peningkatan kualitas pelayanan umum dalam bidang administrasi desa r.

3.3 PEMILIHAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH Sebagai langkah alternatif dalam pemecahan masalah pembangunan di bidang sanitasi air di Desa Bojingkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, penulis sajikan beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut: A.	PROGRAM LINGKUNGAN KERJA SEHAT. Program ini ditujukan untuk membentuk lingkungan sehat disekitar aparatur desa. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu : 1)	Penyediaan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; 2)	Pemeliharaan dan pengawasan kualitas pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; 3)	Pengendalian dampak resiko pelayanan umum dalam bidang administrasi desa ; 4)	Pengembangan wilayah pelayanan umum dalam bidang administrasi desa. 5)	Pemilihan teknologi pelayanan umum dalam bidang administrasi desa B.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA APARATUR DESA. Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa melalui pelatihan. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu : 1)	Pelayanan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 2)	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 3)	Pengadaan peralatan dan perbekalan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 4)	Peningkatan pelayanan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, sanitasi air bersih, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkunagn, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. C.	PROGRAM SUMBER DAYA APARATUR DESA Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu penyebaran tenaga pelayanan umum dalam bidang administrasi desa. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu: 1)	Perencanaan tenaga pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 2)	Peningkatan keterampilan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 3)	Pemenuhan kebutuhan tenaga pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 4)	Pembinaan tenaga pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 5)	Penyusunan standar kompetensi tenaga pelayanan umum dalam bidang administrasi desa. D.	PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN UMUM Program ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan umum dalam bidang administrasi desa. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu: 1)	Peningkatan pengawasan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 2)	Peningkatan pengawasan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 3)	Peningkatan dan pengawasan mutu pelayanan umum dalam bidang administrasi desa; 4)	Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa.

BAB  IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN Berdasarkan bahasan analisis dan bahasan masalah yang telah penulis lakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis maka untuk menjawab masalah yang teridentifikasi, maka ditetapkan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut: A.	Upaya peningkatan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik; B.	Kondisi pelayanan umum dalam bidang administrasi desa di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik; C.	Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik; D.	Dukungan pembangunan pelayanan umum dalam bidang administrasi desa terhadap Program Pemerintahan yang sehat bersih di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi sudah baik. 4.2. Saran Dari hasil evaluasi pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa di Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, kami dari kelompok II mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut : Saran Kepada Pemerintah Setempat o	Melakukan pendekatan partisipatif dan pembinaan sebagai tindak lanjut dari hasil program KKN STKIP - PGRI 2008 o	Melakukan perencanaan strategis pembangunan wilayah di tiap-tiap kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki. o	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. o	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bewrkualitas. o	Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan untuk mendukung kinerja para aparatur desa. Saran Kepada Pihak LPPM STKIP PGRI o	LPPM Untirta dalam hal ini sebagai panitia dari kegiatan KKN, hendaknya menyiapkan konsep KKN secara matang, dimana bukan hanya konsep saat akan pelaksanaan KKN saja namun harus ada onsepan untuk follow up atau tindak lanjut dari hasil kegiatan KKN, hal ini bisa dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan pemda setempat. o	Dalam hal pembekalan KKN sebaiknya dilakukan dengan serius, dimana pembekalan yang akan diberikan lebih berisi program KKN secara konseptual dan teknis serta informasi terkini tentang gambaran lokasi KKN, sehingga ketika peserta KKN diterjunkan ke lapangan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. o	Pembagian kelompok, sebaiknya sudah diumumkan jauh-jauh hari, sehingga sebelum terjun ke lokasi peserta KKN sudah saling mengenal dan bisa saling beradaptasi antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, kesiapan kelompok lebih matang. o	Pengontrolan ke lokasi KKN harus lebih diintensifkan lagi, pungsi dari POKJA Kecamatan harus dimaksimalkan, sehingga tidak ada kesan terlantarkan. Serta koordinasi antara POKJA Kecamatan dengan setiap kelompok KKN juga harus diintensifkan, sehingga akan mempermudah mandapat informasi tentang perkembangan KKN.

DAFTAR PUSTAKA 1.	Sekretaris Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, 2008, Profil Desa 2008, Bojong kerta 2.	Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003.Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.. Jakarta : Sinar Grafika 3.	................., 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bab 27 Tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang berkualitas. Jakarta 4.	W.J.S Poerwadarminta. 1982.Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 5.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Laporan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001: Studi Morbiditas dan Disabilitas. Dalam SURKESNAS. Jakarta. 2002: 6.	Soekidjo Notoatmodjo. Pendidikan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.2003:24-28. 7.	Amanah, S. 2006. Mengembangkan Komunikasi Administrasi Effektif dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tanggap Gender. Working Paper Series Project No. 2. Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 8.	Buckles, D and Chevalier, J. M. 1999. Conflict Management: A Heterocultural Perspectives, in Buckles, D and Chevalier, J. M (eds.). 1999. Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management. IDRC and World Bank. Washington, D.C. 9.	Chalid, P. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Kemitraan. Jakarta. 10.	Coleman, J. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology 94 (supplement), pp. S95–S120. 11.	Dharmawan, A. H. 2006. Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik. Working Paper Series Project No. 1. Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 12.	Dolfsma, W and Verburg, R. 2005. Bridging Structure and Agency: Processes of Institutional Change. ERIM Report Series Research in Management. Erasmus University. Rotterdam. 13.	Ewalt, J.A.G. 2001. Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation. 14.	Paper is prepared for presentation at the Annual Conference of the American Society for Public Administration. Newark. New Jersey. 15.	Huntington, S. 1996. Democracy for the Long Haul. Journal of Democracy, Vol. 7/2, pp. 3-13. 16.	Fukuyama, F. 2001. Social Capital, Civil Society, and Development. Third World Quarterly, Vol. 22/1, pp. 7-20. 17.	Giddens, A. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Polity Press. Cambridge. 18.	Heydebrand, W. 2003. Process Rationality as Legal Governance: A Comparative Perspective. International Sociology, Vol 18/2, pp. 325-349. 19.	Indaryanti, Y. 2006. Disparitas Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Sosial- Ekonomi Rumahtangga Lokal. Working Paper Series Project No. 4. Partnership- Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 20.	Kolopaking, L.M. 2006. Proses-Proses Pengembangan Kebijakan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Lokal. Working Paper Series Project No. 9. 21.	Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 22.	Moore, M. 2002. Progressive Realism: Improving Governance in the Global South (unpublished). Institute of Development Studies. Sussex. 23.	Nasdian, F.T. 2006. Kemitraan dalam Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Komunitas Pedesaan dalam Perspektif elembagaan. Working Paper Series Project No. 8. Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 24.	Nurrochmat, D dan Purwandari, H. 2006. Politik Desentralisasi Pemerintahan Desa. 25.	Working Paper Series Project No. 3. Partnership-Based Rural Governance Reform. 26.	Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 27.	Putri, E.I.K. dan Dharmawan, 2006. Pengembangan Wilayah dalam Reformasi Tata Pemerintahan Desa: Pelajaran dari Lima Provinsi dan Beberapa Tantangan Ke Depan. Working Paper Series Project No. 6. Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 28.	Suharno. 2006. Pola Pengembangan Ekonomi Perdesaan Berbasis Keberlanjutan. 29.	Working Paper Series Project No. 10. Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 30.	Sunito, S dan Purwandari, H. 2006. Mekanisme Kontrol Tata-Kelola Sumber-Sumber Agraria: Membangun Kelembagaan Kolektif Lokal yang Demokratis. Working Paper Series Project No. 7. Partnership-Based Rural Governance Reform. 31.	Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 32.	Sundawati, L dan Trison, S. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Working Paper Series Project No. 5. Partnership-Based Rural Governance Reform. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Bogor. 33.	Wallace, R.A and Wolf, A. 1999. Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition. Fifth Edition. Prentice Hall. New Jersey. 34.	Weiss, T. G. 2000. Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges, Third World Quarterly, Vol. 21/5, pp. 795-814. 35.	Willer, D. 1998. Network Exchange Theory. Praeger. Westport, Connecticut and London. 36.	Woods, P. A. 2003. Building on Weber to Understand Governance: Exploring the Links Between Identity, Democracy, and ‘Inner Distance’, Sociology, Vol. 37/1, pp. 143-163.

LAMPIRAN - LAMPIRAN