User talk:Yance iyai

Advokat dan Ahli Hukum Kisruh di Papua yang kian mengeskalasi mengundang pertanyaan bagi kita semua, "Apa yang dapat kita lakukan?" Bagaimanapun Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kita harus mempertahankan kesatuan NKRI. Papua mulai bergabung ke Indonesia pada tahun 1969. Sebelumnya, Papua bernama Irian Jaya. Setelah era Reformasi, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua. Pada masa setelah penggantian nama inilah, atau tepatnya setelah era Reformasi, teriakan serta gerakan separatisme mulai muncul. Hal ini ditandai dengan berdirinya gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mendukung makarnya Papua. Sebagaimana alasan makar di wilayah lain di Indonesia, OPM menginginkan kemerdekaan karena diskriminasi serta pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Pusat. Saya ingin memaparkan kisruh di Papua ini berdasarkan pengamatan sosio-politik internasional, serta lebih menitikberatkan pada hukum internasional. Melihat pergerakan di dunia saat ini, ada kecenderungan negara lain melakukan intervensi militer manakala terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Atas dalil pelanggaran HAM Amerika Serikat (AS) menyerang Irak dan menjatuhkan Hosni Mubarak di Mesir. AS juga melakukan intervensi tidak langsung atas nama NATO di Libya. Terlihat bahwa AS bagaikan polisi dunia yang akan mengeksekusi negara yang melanggar hukum humaniter ataupun HAM. Kecenderungannya, AS akan melakukan militer di negara-negara yang memiliki sumber daya alam tinggi dan kepentingan tertentu. Tambang Emas Lalu bagaimana dengan Papua? Apakah AS memiliki kepentingan di Papua? Mengingat besarnya deposit emas yang dimiliki Papua, serta pengelolaan dan eksplorasi emas tersebut yang dikuasai Freeport Indonesia, saya cenderung untuk berpendapat AS memiliki kepentingan di Papua. Freeport Indonesia merupakan bagian dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc., salah satu perusahaan produsen emas terbesar dunia yang berbasis di New Orleans, AS. Hingga kini, deposit emas serta eksplorasi emas terbesar dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc. berasal dari Papua. Freeport Indonesia sendiri sudah mengeksplorasi sumber daya alam di Papua kurang lebih sejak tahun 1970. Selama kurang lebih 41 tahun, Papua menjadi mesin uang bagi Amerika Serikat. Tentu saja dalam kurun waktu 41 tahun tersebut Indonesia juga menerima perolehan dari eksplorasi tersebut. Perolehan serta pembagian dari eksplorasi inilah yang harus dijelaskan transparan. Terhadap tuduhan bahwa tidak ada pemerataan pendapatan antara pusat dan daerah haruslah dijelaskan. Tuduhan bahwa ada setoran kepada pejabat dan aparat tertentu juga haruslah diselidiki. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu segera menindak tegas gerakan makar. Pemerintah tak perlu takut dianggap melanggar HAM. Bukankah Indonesia telah berulang kali mempraktekkan dan menunjukkan niat baiknya dalam berdemokrasi? Piagam PBB Piagam PBB sendiri di Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap anggota PBB memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kedamaian dan ketertiban internasional, mengambil langkah kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap kedamaian, dan untuk meredam aksi agresi ataupun tindakan melanggar kedamaian lainnya, dan juga untuk mengambil langkah-langkah damai yang sesuai dengan prinsip keadilan serta hukum internasional, penyesuaian ataupun penyelesaian perselisihan atau situasi internasional yang mungkin mengakibatkan tindakan yang melanggar perdamaian." Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dari Piagam PBB tersebut, Indonesia sebagai anggota PBB bukan saja berhak, bahkan wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga kedamaian dan meredam aksi agresi. Tindakan Pemerintah Indonesia untuk memberantas pemakaran tidak akan melanggar hukum internasional, malah sebaliknya, jika Pemerintah Indonesia tidak mengambil tindakan apa pun, Indonesia akan melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Selain itu, Pasal 2 Ayat 1 dari Piagam PBB jelas-jelas mengatakan bahwa, "PBB didasari oleh prinsip kedaulatan sejajar antar anggotanya." Makna dari Pasal 2 Ayat 1 dari Piagam PBB ini adalah setiap negara memiliki kedaulatan, dan kedaulatan antarnegara adalah sama. Sehingga, setiap negara haruslah menjaga kedaulatan di wilayah negaranya masing-masing. Negara lain tidak berhak untuk ikut campur dalam hal-hal yang dapat melanggar kedaulatan negara lain. Namun, kita harus pula mengingat Bab VII dari Piagam PBB juga memberikan legitimasi untuk melakukan intervensi militer. Bab VII dari Piagam PBB inilah yang digunakan sebagai dasar hukum AS menyerang Irak. Namun, kedudukan Pasal 1 Ayat 1 serta Pasal 2 Ayat 1 dari Piagam PBB tersebut lebih mengikat, karena umumnya tindakan intervensi hanya akan diambil jika negara tersebut tidak dapat menangani konflik internal dan menjaga kedaulatannya sendiri. Solusi paling tepat mengatasai gerakan makar di Papua adalah keputusan pimpinan yang tegas untuk menumpasnya. Contoh Filipina terhadap Moro, Malaysia terhadap komunis, Thailand terhadap separatis, patut diikuti Indonesia. Kalau pemerintah tidak bertindak tegas dan memperhatikan uraian di atas, dengan segala macam konvensi dan dasar hukumnya, kita dipermainkan kepentingan luar yang melirik sumber-sumber daya alam yang kaya di Papua dan akhirnya kita pasti kehilangan Papua. Share this post

Kalender Papua 2011 Posted by zonnadamai ⋅ 31 December 2011 ⋅ 1 Comment Filed Under belanda, benny wenda, dialog, genosida, kalende, korupsi, OPM, Otsus gagal, Papua Laris manis, papua merdeka, pepera, sekutu, tolak Otsus Oleh : Ir. Sarjito *) Zona Damai : Tanpa harus berbasa-basi dengan bagian pendahuluan yang berbunga-bunga, seluruh isi tulisan ini sebetulnya sudah tergambar jelas pada ilustrasi (gambar) di atas. Sebuah sikap protes pribadi saya karena Papua telah dijadikan komoditas politik bagi publik internasional. Gejolak yang terjadi di Tanah Papua bukan hanya terjadi pada tahun ini saja. Tahun lalu, juga tahun-tahun sebelumnya Papua selalui diselimuti gejolak. Dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa tahun depan gejolak itu akan berhenti. Singkatnya, gejolak Papua ibarat “kalender tahunan”. Dan “kalender” itu setidaknya sudah terbit selama 50 tahun (sejak 1961 ketika Belanda mulai kehilangan dukungan dari sekutunya untuk mempertahankan Papua sebagai tanah jajahannya atau sebagai negara bonekanya). Karena pengulangan-nya yang sudah sedemikian terpola, sampai-sampai kita tidak tahu lagi harus dari mana memutus mata-rantainya agar “kalender” itu tidak terbit lagi. Karena pengulangan itu pula, dengan mudah kita dapat menarik sejumlah kesamaan serta dapat pula menandai beberapa perbedaan. Artinya, apa yang diperjuangkan oleh Lambert Pekikir dan Tadeus Yogy (TPN/OPM), Mako Tabuni dan Selpius Bobii (parlemen jalanan), Buchtar Tabuni dan Filep Karma (Tapol/Napol), Socratez Sofyan Yoman dan Benny Giay (tokoh gereja), Forkorus Yaboisembut (Dewan Adat), Benny Wenda dan Herman Wanggai (pencari suaka politik) dan sederet nama tokoh Papua lainnya sepanjang tahun 2011 ini HANYALAH pengulangan dari perjuangan yang sama oleh para pendahulunya. Misi utamanya adalah Melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia /NKRI. Untuk mencapai misinya itu, dari tahun ke tahun perjuangan mereka selalu terpola dalam thema-thema di bawah ini. Kalaupun ada perbedaan, hal itu terjadi pada munculnya aktor-aktor baru (individu, kelompok, lembaga) dan sedikit pada pengembangan teknis aksi-aksi yang dilakukan. 1. Status politik wilayah Bahwa Papua sebenarnya sudah “merdeka” pada tahun 1961 (walaupun ada sejumlah faksi yang mengklaim tahun 1963). Argumen mereka atas peristiwa politik “kemerdekaan” itu memang sangat lemah dan terkesan sekenanya, tetapi ada ratusan generasi muda Papua saat ini yang rela mati demi untuk mempertahankannya. Aksi-aksi mereka yang meragukan keabsahan PEPERA 1969 dan menuntut dilakukan REFERENDUM adalah bagian dari perjuangan mempertahankan status politik wilayah Papua sebagai BUKAN bagian NKRI. 2. Pelanggaran HAM Thema ini memang sejalan dengan perkembangan era demokratisasi global. Bahwa memperjuangkan aspirasi mendirikan sebuah negara adalah bagian dari hak dasar manusia. Dan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kemanan (TNI dan Polri) yang menghambat dan/atau menangkap para pejuang kemerdekaan Papua adalah pelanggaran HAM berat. Thema ini kemudian digandengkan dengan thema-thema ikutan seperti Pembebasan Tapol/Napol dan penarikan pasukan TNI/Polri dari seluruh wilayah Papua. 3. Genosida Agak sulit bagi kita untuk memahami pola pikir di balik thema Genosida ini. Bahwa ada upaya sistematis untuk memusnahkan etnis Melanesia (Orang Papua Asli /OAP) dari Tanah Papua dengan cara penyebaran virus HIV/AIDS, pembunuhan/perang, dan transmigrasi. Mungkin karena kesulitan membuktikannya, thema ini kemudian secara perlahan digeser dengan dikhotomi OAP – Pendatang (amber). 4. Penolakan Otsus Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat memang sejak awal mereka sadari sebagai “ancaman” bagi pencapaian misi utama mereka. Jika Otsus sukses maka tidak ada alasan lagi untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, marjinalisasi ibarat bahan bakar yang sewaktu-waktu dapat disulut untuk menyudutkan kinerja Pemerintah Indonesia. Maka apapun hasil yang telah dicapai selama Otsus diberlakukan, Otsus harus tetap diteriaki GAGAL. 5. Dialog dengan melibatkan juru runding dan pihak netral Inilah titik rawan yang perlu diwaspadai Pemerintah Indonesia. Dari sisi terminologinya, dialog memang terkesan demokratis dan bermartabat untuk merumuskan solusi guna mengakhiri gejolak. Tetapi jika formula dialog sebagaimana direkomendasikan oleh Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juli 2011 dimana harus melibatkan sejumlah juru runding, bisa menjadi bumerang bagi KEDAULATAN NKRI di wilayah Papua. Fokus pada upaya dialog Dialog yang dijajaki saat ini, barangkali baik juga untuk didukung. Securiga apapun kita pada kemungkinan adanya agenda terselubung dari para pejuang kemerdekaan Papua, toh format dialog belum disepakati. Upaya terselubung yang saya maksudkan adalah agar Pemerintah mewaspadai upaya mereka untuk mengembalikan status politik wilayah Papua ke Titik Nol. Artinya, perlu disepakati dari awal bahwa dialog tidak untuk membahas kemungkinan referendum. Tetapi untuk membenahi dan menata Otsus, baik pada aspek kebijakannya maupun implementasinya, agar ke depan Papua tidak lagi tertinggal, tidak lagi miskin, tidak lagi terisolir, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi dikotomi OAP-Amber, tidak ada lagi saling serang, tidak ada lagi pelanggaran HAM, tidak ada lagi pengibaran Bintang Kejora, tidak ada lagi tuntutan merdeka atau referendum, tidak ada lagi pencari suaka politik, dan terbebaskan dari stigmatisasi separatis….!!! Semoga. [Kompasiana]
 * ) Ir. Sarjito : Volunteer NGO, tinggal di Lhokseumawe, Aceh

Pasukan Non-organik Ditarik dari Papua, UP4B Dibekukan
Insaf Albert Tarigan - Okezone Sabtu, 17 Desember 2011 17:11 wib 4 54 Email0 Suasana Pertemuan di Perpustakaan SBY di Cikeas. (Frederika Korain/PGI) JAKARTA- Pemerintah berjanji akan menarik pasukan non-organik dari provinsi Papua dan Papua Barat. Janji itu disampaikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu dengan para pimpinan gereja-gereja di Papua di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/12/2011) malam.

Para tokoh agama yang hadir adalah Ketua Sinode GKI Papua Yemima Kret, Ketua Gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Kingmi Benny Giay, Martin Luther Wanma, dan Rika Korain.

Sementara Presiden SBY ditemani Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Dalam konferensi pers di kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, siang tadi, para tokoh agama menyampaikan penghargaan atas niat pemerintah tersebut. Apalagi, di bulan Desember ini sebagian besar rakyat Papua sedang, dan akan merayakan hari raya Natal.

“Saya sampaikan kepada Presiden, bulan ini bulan damai, bulan kasih sayang, seharusnya masyarakat bisa tenang. Saya minta kekerasan berhenti, saatnya kita saling berangkulan,” kata Ketua Sinode Kingmi Benny Giay kepada okezone, Sabtu (17/12/2011).

Mendengar permintaan itu, kata Benny, Presiden langsung meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar menghentikan kekerasan, “Presiden perintahkan ke Kapolri dan Pangab (Panglima TNI) hentikan kekerasan di Paniai, sekurang-kurangnya selama bulan natal,” imbuhnya.

Pendeta Gomar Gultom yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, Presiden memang tidak secara spesisifik menyebutkan tenggat waktu penarikan pasukan non-organik tersebut. Namun, hal ini tetap dianggap sebagai langkah penting guna memulai proses dialog antara Jakarta-Papua.

“Presiden memerintahkan semua pasukan non-organik ditarik dan hentikan pendekatan keamanan karena persiapan dialog tidak mungkin kalau ada pendekatan keamanan,” katanya.

Gultom merujuk pada serangan pasukan TNI/Polri ke Paniai 12-15 Desember 2011 yang menewaskan 15 orang. Dalam penjelasan resmi, Polri menyebut daerah yang mereka rebut dan duduki tersebut adalah markas TPN/OPM.

Menurut Gultom, dialog tidak mungkin terjadi jika pada saat bersamaan ada operasi keamanan di wilayah Papua.

Sampai saat ini, tidak diketahui persis jumlah pasukan non-organik yang ditempatkan di Papua. Lembaga Imparsial, Agustus lalu, seperti diberitakan VHR menyebut ada sekira 30 ribu pasukan di Papua. Dari jumlah tersebut, 14 ribu di antaranya adalah pasukan organik dibawah kendali Kodam Cendrawasih.

Lebih lanjut, Gultom mengatakan kedua belah pihak belum menentukan format dialog, maupun materi-materi yang akan dibahas karena pertemuan tadi malam baru pembukaan guna menyamakan persepsi. Selanjutnya, para tokoh agama dijadwalkan untuk bertemu lagi pada pertengahan bulan Januari tahun depan guna merumuskan persoalan secara lebih mendetail.

Namun, secara umum, Presiden sudah menyampaikan garis besar posisi pemerintah dalam dialog itu dalam lima kerangka yakni, kedaulatan RI, otonomi khusus, percepatan dan perluasan pembangunan, tindakah khusus sementara (affirmative action), dan penegakan hukum terhadap semua pihak yang melanggar hukum.

“Affirmative action itu maksudnya karena selama ini ada ketidakadilan terhadap masyarakat Papua. Jadi nanti diberikan kesempatan kepada mereka, misalnya, duduk di pemerintahan dan sebagainya,” katanya.

Gultom menambahkan ,hal lain yang juga disampaikan Presiden dalam pertemuan itu adalah mengenai peran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono. Para tokoh agama memandang, UP4B dibentuk secara sepihak karena tidak mendengar aspirasi rakyat Papua. “Ada titik temu dalam peremuan tadi malam. Semua akan dievaluasi bersama, UP4B dihentikan sampai ada hasil evaluasi bersama,” katanya.

Para tokoh agama sebenarnya menginginkan agar dialog difasilitasi pihak ketiga. Selain itu, mereka meminta pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik, dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku dan Papua. Perpres ini menjadi landasan pemerintah melarang pengibaran benderan Bintang Fajar, yang pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid bisa dikibarkan rakyat Papua. (abe) Unjuk Rasa di Kantor DPRD Papua Barat Ricuh Polhukam / Jumat, 30 Desember 2011 05:26 WIB

Metrotvnews.com, Papua Barat: Unjuk rasa di Gedung DPRD Papua Barat terkait pemilihan umum kepala daerah di Papua Barat, Kamis (29/12) kemarin, diwarnai keributan. Namun insiden keributan tak meluas menjadi tindakan anarkis seperti pekan lalu. Keributan terjadi saat Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Johan Aury keluar dari Gedung DPRD untuk menemui pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa yang merupakan pendukung kandidat gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan-Origienens Nauw, menuding Ketua DPRD melakukan intervensi hingga putusan Mahkamah Konstitusi mengalahkan kandidat mereka.

Pngunjuk rasa meminta pelantikan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua Barat ditunda, sambil meminta klarifikasi Ketua DPRD Papua Barat yang pernah menyebut calon gubernur Dominggus Mandacan adalah angota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

DPRD Papua Barat memang menunda pelaksanaan sidang paripurna istimewa pelantikan gubernur, hingga dilakukannya rekonsiliasi oleh semua pihak yang bertikai.

Pekan lalu, ratusan pendukung Dominggus Mandacan-Origenes Nauw membakar rumah gubernur incumbent Abraham Aturury. Massa tidak puas atas keputusan MK yang mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum memenangkan pasangan incumbent Abraham Aturury-Rahimin Katjong, sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.(RIZ) Isi Pertemuan Presiden SBY dengan Tokoh Papua "Mungkin mereka memang separatis, tapi bukan begitu caranya," keluh Socrates. Sabtu, 17 Desember 2011, 12:20 WIB Ita Lismawati F. Malau, Beno Junianto Kekerasan di Papua (REUTERS/ Muhammad Yamin) BERITA TERKAIT •	Rumah Dinas Dibakar, Balas Dendam OPM? •	OPM Klaim 14 Anggotanya Tewas •	Tiga Daarah Papua yang Jadi Sumber Ancaman •	PDIP Sikapi GKI Yasmin dan Kekerasan Papua •	Bendera Merah Putih Berkibar di Markas OPM VIVAnews - Sebanyak 10 tokoh agama dari Papua telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas kekerasan dan masalah lain di Papua, Jumat malam di Cikeas, Bogor. Meski menghargai pertemuan ini, tokoh agama Papua mengingatkan inti persoalan Papua, bukan hanya sebatas pada masalah kesejahteraan.

"Bukan kesejahteraan. Yang sering disampaikan persoalan Papua adalah masalah keadilan dan martabat para penduduk Papua, ras, dan sebagainya," kata Ketua Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman dalam jumpa pers, Sabtu 17 Desember 2011.

Dia juga mempertanyakan mengapa Papua selalu dibedakan dan dihadapi dengan kekerasan. "Kenapa tidak ada solusi yang lembut bagi kami? Beberapa kawan kami meninggal dibunuh tentara. Mungkin mereka memang separatis, tapi bukan begitu caranya," keluh Socrates.

Polemik inilah yang menjadi salah satu inti pembahasan para tokoh Papua ini dengan Presiden SBY, semalam. Socrates meminta perbedaan pola pandang antara Jakarta dan Papua harus diselesaikan. "Kenapa kami dibedakan dengan Jakarta?"

Ketua Sinode GKI Pendeta Yemima Krey menambahkan beberapa pesan yang mereka sampaikan ke Presiden SBY adalah kekerasan, pelanggaran HAM, dan stigma separatis. "Presiden membalas pesan kami dengan mengatakan akan mengajak mencari solusi penyelesaian secara menyuruh. Katanya membangun Papua secara menyeluruh. residen meminta gerakan OPM dihentikan dan operasi militer juga dihentikan, agar terbuka ruang dialog," jelas Yemima. Bawa Senpi dan 116 Peluru Aktif,Mardona Diciduk Polisi Tribunnews.com - Selasa, 10 Januari 2012 21:56 WIB Share Share Email Print + Text – google Ilustrasi pistol Berita Lainnya •	Bawa Senpi di Depan Polsek Dibekuk Polisi Laporan Wartawan Tribun Timur,Rudhy TRIBUNNEWS.COM,MAKASSAR - Mardona (22)  warga Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dibekuk oleh Aparat Kepolisian Sektor Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, dibantu Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan lantaran membawa sepucuk senjata api (senpi) rakitan dan 116 butir peluru aktif. Penangkapan warga Bima (NTB) ini terjadi di Pelabuhan Soekarno Hatta, Senin (09/1) malam sekitar pukul 22.00 wita. Polisi berhasil meringkus Mardona, saat dirinya tengah bermain gaplek bersama orang yang baru dikenalnya di pelabuhan, masing-masing adalah Ignasius Bala (29) warga asal Maumere dan David Ardibrya (32) yang merupakan warga asal Kupang. “Setelah menggeledah tas yang bersangkutan, anggota menemukan pakaian loreng milik TNI, satu pucuk senjata api rakitan dan 116 butir amunusi jenis SSI. Makanya Mardona langsung kami seret ke kantor untuk proses lebih lanjut,” kata Kepala Satuan Reskrim Polres Pelabuhan, AKP Sukri Abham kepada wartawan di kantornya, Selasa (10/1/2012). Namun Sukri enggan menjelaskan secara rinci perihal status dan motif Mardona membawa barang tersebut, karena bukan hanya Polres Pelabuhan yang melakukan penyelidikan melainkan yang bersangkutan juga ikut diintrogasi oleh Polisi Militer (PM) dan Densus Brimob. Dalam penggeledahan tas pelaku, Sukri merinci, selain menyita satu pucuk senpi rakitan jenis laras pendek, polisi juga menyita 116 butir peluru kaliber 5,56 mm, 2 unit magazin, 2 bilah sangkur, dan beberapa seragam TNI lengkap dengan celananya. Dalam pemeriksaan tas Mardona, polisi juga menemukan tiga Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardona dengan tiga asal daerah yang berbeda-beda. Diketahui, Mardona tercatat sebagai warga Biak, Papua, warga wilayah Seram, Maluku Tenggara dan warga Bima, NTB. Selain itu,aparat Polres Pelabuhan juga menyita Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI atas nama Pratu Muktar. Diduga, kata Sukri KTA tersebut merupakan milik kerabatnya. Pasalnya alamat Mardona yang tercantum dalam KTP berasal dari Maluku yakni di Asrama Militer Kipang Kabaresi Bula, Seram. Sementara di Papua, Mardona beralamat di Asrama Brimob, Desa Samofa, Kecamatan Samofa, Biak, Papua. "Yang bersangkutan hanya transit di Makassar, dari Ambon dengan menggunakan KM Lambelu, kemudian berencana menuju ke Bima. Yang terpenting adalah pelaku tidak pernah mengaku dari oknum TNI," ujarnya. Akibat kejadian tersebut, Ignasius dan David terpaksa ikut berurusan dengan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih jauh. Namun, kepada penyidik saat dintrogasi, keduanya mengaku baru saja mengenal Mardona di Pelabuhan Soekarno Hatta. “Saya baru beberapa jam mengenal Mardona, itupun saat bermain domino sembari mengisi kekosongan menunggu kapal sandar di dermaga,”tuturnya kepada polisi. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Polres Pelabuhan, Mardona kemudian digiring ke Polrestabes Makassar untuk kemudian menjalani serangkaikan pemeriksaan. Namun, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Himawan Sugeha yang dimintai tanggapannya oleh wartwan enggan menyebutkan perihal status Mardona yang menjadi target operasi polisi selama ini. Bahkan Himawan membantah soal penangkapan Mardona ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima yang menellang korban jiwa sebanyak tiga orang. “Sama sekali tidak ada kaitannya penangkapan Mardona dengan kerusuhan di Bima yang terjadi beberapa waktu lalu. Penangkapan ini murni lantaran yang bersangkutan membawa senpi dan ratusan butir amunisi aktif,”tandasnya kepada wartawa 10 Tragedi dan Bencana Paling Banyak Mencuri Perhatian Tribunnews.com - Rabu, 11 Januari 2012 11:47 WIB Share4 Share Email Print + Text – IST Tsunami saat menghantam Jepang, Jumat (11/3/2011) Berita Lainnya •	Tragedi Bima Bukti Pemerintah Salah Kelola Negara •	Tragedi Berdarah di Mesuji Membuka Mata Publik •	Ketua DPR: Tragedi Mesuji Ungkap Kebobrokan Kinerja… •	Presiden Didesak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi •	Kejagung: Kasus Semanggi Belum Penuhi Kelengkapan… •	Jaksa Agung Agar Serius Tangani Kasus Tragedi Semanggi Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yahoo! Inc mengumumkan pencarian topik teratas di Indonesia seputar tragedi dan bencana. Ini adalah bagian dari kilas balik akhir tahun, sebuah kilas balik tahunan yang telah lama ditunggu untuk mengidentifikasi berita dan tren teratas tahun lalu berdasarkan aktivitas jutaan pengunjung unik setiap bulan pada jaringan dan miliaran pencarian konsumen. Kilas balik aktivitas pengguna Yahoo! ini adalah parameter ketertarikan masyarakat dunia. Setelah berakhirnya tahun 2011, pencarian di Yahoo! Indonesia mengungkapkan pencarian topik teratas seputar tragedi dan bencana sepanjang 2011. "Tragedi dan bencana selalu menjadi perhatian di kalangan konsumen, terutama konsumen Indonesia yang juga pernah berbagi rasa sakit yang sama ketika bencana tsunami melanda Nangroe Aceh Darussalam. Temuan dari Yahoo! Search Trends menegaskan bahwa Indonesia berada di puncak kurva terkait dengan perasaan simpati terhadap tragedi dan bencana di seluruh dunia," kata Henryl Moreno, Manajer, Editorial untuk Pencarian & Platform di Asia Tenggara dalam rilis-nya kepada Tribunnews, Rabu (11/1/2012). Yahoo! Search Trends hadir dengan kilas balik tahun ini untuk mengungkapkan tragedi dan bencana yang paling menarik perhatian konsumen selama 2011. Berikut adalah 10 tragedi dan bencana yang paling menarik perhatian konsumen di Indonesia: 1. Tsunami Jepang Pusat gempa terletak pada kedalaman 10 km, dengan jarak 125 km dari pesisir timur, 380 km arah timur laut Tokyo. Gempa disusul dengan tsunami setinggi 10 meter yang menyapu kota di pesisir, menyapu apapun yang menghadangnya hingga sejauh 7 km. Hampir 16 ribu orang tewas, empat ribu hilang dan enam ribu terluka di delapan prefektur. Tak kurang dari 125 ribu bangunan rusak dengan kerugian diperkirakan mencapai $300 miliar. 2. Isu Gempa Bumi Staf Khusus Presiden Bidang Bencana, Andi Arief mengatakan bahwa Jakarta berpotensi dilanda gempa besar dengan kekuatan 8,7 skala Richter. Pusat gempa, kata Andi, berada di Selat Sunda. Pernyataan ini anehnya tak diikuti usaha persiapan penanggulangan bencana. 3. Gunung Anak Krakatau Ledakan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883 tak pernah sepenuhnya hilang dari ingatan. Dentumannya terdengar hingga sejauh 3.000 km, dan bumi tertutup debu vulkanik selama hampir satu tahun. Seiring aktifnya Gunung Anak Krakatau dikhawatirkan berdampak buruk pada jembatan Selat Sunda yang rencananya akan dibangun pada 2014. Kekhawatiran ini dibantah Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi, Surono. Kata dia, Gunung Anak Krakatau secara teratur mengeluarkan letusan sehingga tidak menghimpun energi sebesar letusan 1883. 4. Kapal Sinar Kudus MV Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia yang sedang dalam perjalanan dari Pomalaa, Sulawesi Selatan, menuju Rotterdam, Belanda, dibajak di Semenanjung Somalia. Kapal tersebut mengangkut nikel senilai Rp 1,4 triliun milik PT Aneka Tambang. 5. Bom Utan Kayu Teror bom menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan menimbulkan kepanikan. Puluhan laporan diterima, meski sebagian besar kecurigaan tak menemukan bukti. Masyarakat terlanjur takut menerima paket serta curiga terhadap bungkusan tak bertuan di tempat-tempat umum. 6. Kerusuhan London Awalnya adalah kematian Mark Duggan, pria 29 tahun, dengan peluru polisi bersarang di dadanya. Kematian Mark yang disebut-sebut sebagai anggota geng bersenjata disikapi dengan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di Tottenham, London Utara, 6 Agustus 2011. 7. Kecelakaan Merpati Pesawat Merpati MA 60 mendarat dengan keras di perairan Kaimana, Papua Barat. Cuaca buruk, 7 Mei 2011 membuat pilot tak dapat mendarat di bandara. Pesawat buatan Cina itu pecah, lalu tenggelam di lautan dan menyebabkan 21 penumpang dan awaknya tewas. 8. Ramalan Kiamat Satu lagi orang yang mencoba meramalkan kiamat. Harold Camping, penyiar Family Radio di Amerika, memperkirakan kiamat akan terjadi pada Sabtu, 21 Mei tepat pukul 18.00. Menurut ramalan pria 90 tahun ini, umat manusia akan dimusnahkan melalui rentetan gempa dahsyat. Mereka yang selamat dari gempa akan mengalami penderitaan dahsyat. Sebanyak 5.000 billboard dipasang di seluruh Amerika untuk memperingatkan manusia terhadap akhir dunia. 9. Teroris Norwegia Sebuah bom meledak, merenggut tujuh nyawa di pusat kota Oslo, Norwegia. Satu jam kemudian, seorang pria bersenjata menembaki anak-anak muda yang tengah melakukan retret di Pulau Utoya, 50 mil sebelah utara ibukota. Anders Behring Breivik mengenakan seragam polisi dan meminta korbannya berkumpul sebelum mulai membombardir Pulau Otoya. Di pulau itu, sekitar 700 pemuda tengah menghadiri pertemuan organisasi pemuda Partai Buruh yang berkuasa. 10. Pergolakan Arab Tahun 2011 bisa dikatakan sebagai tahun kebangkitan negara-negara Arab. Protes rakyat berujung revolusi terjadi di Tunisia dan Mesir, menyebabkan perang saudara di Libya dan demo besar-besaran di Suriah, Yaman dan negara-negara sekitarnya. Kitorang Bacarita, Komik Cerita Keindahan Papua Rabu, 21 Desember 2011 - 13:26 wib Mutya Hanifah - Okezone 1 5Email0 Penyerahan Buku Komik (foto: Mutya Hanifah) SALAH satu cara memperkenalkan kebudayaan adalah melalui tulisan. Sebuah buku komik anak-anak berjudul "Kitorang Bacarita - Komik AnakAanak Papua" diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (21/12/2011).

Buku yang juga digagasi oleh program Freeport Peduli PT. Freeport Indonesia tersebut merupakan kumpulan 49 karangan dalam sebuah buku, sebanyak siswa peserta lokalatih, dan ditulis siswa dari sepuluh sekolah dasar yang ada di Papua. Buku komik ini menceritakan tentang keindahan alam papua, dongeng rakyat, kesenian asli daerah, sampai makanan khas Papua.

"Komik tidak lepas dari kehidupan anak-anak. Dan buku komik anak-anak papua ini istimewa karena bercerita mengenai apa yang mereka lihat dan alami sendiri," tutur Shinta Sirait, perwakilan dari PT Freeport Indonesia.

Selain berharap nantinya akan lahir banyak penulis-penulis cilik dari Papua setelah penerbitan buku ini, Kehadiran komik "kitorang bacarita" ini juga diharapkan dapat memberi pelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak. "Melalui buku ini, semoga anak-anak Indonesia dapat belajar tentang kebudayaan papua, dan juga mengenai multikulturalisme dan juga prulalisme," tutur Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Acara peluncuran buku ini dihadiri Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, siswa dari beberapa SD di Jakarta dan juga 2 pengarang buku komik ini, Keyza dan Kenneth. Peluncuran ini dimeriahkan tarian dan musik khas Papua. (uky)

Masalah Papua
Kebijakan Afirmatif adalah Diskriminasi Positif Josie Susilo Hardianto | Agus Mulyadi | Rabu, 11 Januari 2012 | 19:04 WIB

Papua Barat dan Papua. TERKAIT: •	Bambang Darmono Jadi Pembahas Buku Konflik Papua JAYAPURA, KOMPAS.com - Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono, Rabu (11/1/2012) dalam sosialisasi Perpres P4B di Jayapura, mengatakan, kebijakan afirmatif dalam Otonomi Khusus adalah diskriminasi positif. Kebijakan itu memberi ruang terbuka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Papua. Ia juga mengatakan, masyarakat Papua sebenarnya memiliki kemampuan yang memadai. Hanya saja selama ini mereka kurang diberi kesempatan dan peluang untuk mengembangkan kemampuan mereka itu. Untuk itulah perlu suatu kebijakan khusus yang di berikan kepada masyarakat Papua, terutama untuk memberi kesempatan bagi mereka memasuki berbagai sektor. Menanggapi itu Bupati Lanny Jaya, Beva Jigibalom, mengatakan, pihaknya akan menerapkan kebijakan untuk menutup pintu bagi kehadiran pendatang yang ingin berdagang di kabupaten itu. Menurut dia, kebijakan tersebut dibuat untuk memberi kesempatan masyarakat Lanny Jaya untuk memasuki dunia usaha. Hal itu dapat dipahami, karena lebih dari 90 persen sektor perdagangan dikuasai oleh pendatang. Mereka pun mengusai berbagai sektor informal seperti menjadi tukang ojek dan pekerja bangunan. Papua Barat dan Papua. JAYAPURA, KOMPAS.com — Terkait isu Papua, dunia internasional menyatakan dukungannya atas upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono, Rabu (11/1/2012), saat mensosialisasikan kebijakan percepatan pembangunan untuk kedua provinsi itu di Jayapura. Bambang Darmono mengatakan, dunia internasional mendukung kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Mereka juga tidak mendukung adanya separatisme. Namun, di sisi lain, dunia internasional juga meminta agar Pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua serta tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen Menurut Bambang, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membangun Papua. Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor pada 23 Desember lalu, Bambang Darmono mengatakan, Presiden menegaskan agar segala bentuk kekerasan di Papua harus dihentikan. UP4B, tuturnya, akan membantu Presiden mewujudkan program-program percepatan pembangunan itu, antara lain dalam bidang ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi rakyat di kampung-kampung, dan membangun komunikasi konstruktif. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Indikator dari kesejahteraan itu, tutur Bambang Darmono, adalah adanya rasa aman dan nyaman sebagai manusia. "Misalnya, jika sakit, masyarakat tidak lagi takut karena ada rumah sakit yang memadai," kata Bambang HomeNusaNusa lainnya Sejumlah warga melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora ketika merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) di lapangan Timika Indah, kabupaten Mimika, Papua, beberapa waktu silam. ANTARA/Husyen Abdillah/Koz/Spt/11. Bagikan Berita Terkait •	Dituding Separatis, Umat Gereja Kingmi Akan Duduki Dewan Papua •	Lima Anggota TNI Ditembak di Puncak Jaya •	Hadapi Separatisme, Sikap TNI dan Polri Perlu Diubah •	Polri: Bantuan Australia Bukan Berupa Uang •	Polri Akan Cek Dugaan Penyiksaan Oleh Densus 88

Topik •	Separatisme

Selasa, 10 Januari 2012 | 21:20 WIB Ryamizard: Jangan Telat Atasi Aceh dan Papua Besar Kecil Normal TEMPO.CO, Palembang - Bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta agar pemerintah jangan terlambat dalam mengatasi disintegrasi bangsa dan tindak separatisme di Papua dan Nangroe Aceh Darusalam. “Kalau saya, dari dulu, NKRI adalah harga mati. Jadi kalau ada pengacau, maka saat itu juga harus ditindak,” kata Ryamizard dalam orasi politiknya dalam pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA-ARH) Angkatan 66, di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang, Selasa,10 Januari 2012.

Ryamizard, sebagai Ketua Dewan Pembina Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, meminta agar pemerintah tidak terlalu alergi dengan hak asasi manusia dalam mengambil tindakan terhadap aksi disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme. “Tidak boleh ada pemberontakan di negeri ini. Kalu semua ingin berontok, maka akan bubar negara ini," ujarnya.

Lambatnya dalam mengatasi masalah bangsa seperti ini, kata Ryamizard, karena menteri tidak bekerja cepat. “Semua persoalan jangan diserahkan pada Presiden. Menteri jangan cuma bisa tidur,” ujar Rymizard.

Ia menambahkan, aksi kekerasan di NAD dan Papua merupakan salah satu bukti nyata bila disintegrasi bangsa sudah di depan mata. Ryamizard menyebut peristiwa itu sebagai salah satu bentuk kegagalan dari amandemen UUD 45 sehingga ia merekomendasikan agar bangsa ini kembali pada UUD yang asli. “Buat apa maju kalau bakal masuk jurang, mendingan mundur (kembali ke UUD 45) asal selamat," kata Ryamizard.

Ahmad Jauhari, Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, mengatakan, ancaman disintegrasi bangsa harus segera ditanggulangi secepatnya. “Kita jangan hanya andalkan pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan ini.

PARLIZA HENDRAWAN HomePolitikPolitik Hikmahanto Juwana .(Andika Pradipta/TEMPO) Bagikan11 Berita Terkait •	Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini •	Selain Tak Tertib, Papua Nugini Juga Dinilai Sewenang-wenang •	Jet Papua Nugini Dibayangi dari Banjarmasin •	Lewati RI, Jet Papua Nugini Kudu Punya Tiga Izin •	Soal Papua Nugini, Pemerintah Tak Boleh Kalah Gertak

Topik •	Masalah Perbatasan Negara

Senin, 09 Januari 2012 | 06:02 WIB Hikmahanto: Cari Tahu Apa Penyebab PNG Marah? Besar Kecil Normal TEMPO.CO, Jakarta:- Gertakan Pemerintah Papua Nugini yang mengacam akan mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini adalah hal biasa dalam dunia diplomasi. Pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang sama jika tindakan Papua Nugini tidak berdasar.

"Pengusiran duta besar itu hal biasa dalam dunia diplomasi. Artinya jangan sampai pemerintah Indonesia merasa dibuli jika dalam posisi benar," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono saat dihubungi, Minggu 8 Januari 2012.

Menurut Hikmahanto, gertakan yang dilancarkan pemerintah Papua Nugini melalui Perdana Menterinya Peter O'Neil itu adalah bentuk dari kemarahan akibat tidak puas terhadap perlakukan pemerintah Indonesia yang mencegat pesawat Falcon 900 yang membawa Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah dari Malaysia pada 29 November tahun lalu di atas kawasan Banjarmasin, Kalimantan.

"Yang perlu dicari, apa alasan Pemerintah Papua Nugini marah. Karena selama ini baru dari pihak pemerintah Indonesia," kata Hikmahanto.

Berdasarkan keterangan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, tindakan intersepsi (pencegatan) yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara sudah sesuai prosedural. Pesawat Falcon yang melintas dari Malaysia tujuan Papua Nugini itu dicegat karena tidak mengantongi izin melintas di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia yang ada disana bisa berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Papua Nugini untuk mencari tahu alasan mereka. Kalau alasannya tidak berdasar, pemerintah Indonesia bisa mengusir Duta Besar Papua Nugini di Indonesia," kata Hikmahanto menjelaskan.

Pada Maret tahun lalu, TNI AU juga memberhentikan paksa pesawat Pakistan International Airlines (PIA) di langit Makasar karena tidak memiliki izin terbang. Akibat kejadian itu, pemerintah Pakistan melakukan protes kepada pemerintah Indonesia.

Untuk kasus pesawat Pakistan itu, kata Hikmahanto bisa diselesaikan dengan baik. "Pemerintah Pakistan merasa tidak salah karena mereka tidak mengakui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982, menurut mereka laut perairan kepulauan Indonesia adalah laut bebas sehingga tidak perlu ijin," kata Hikmahanto.

Hikmahanto itu menyarankan agar pemerintah Indonesia mencari alasan pemerintah Papua Nugini marah. Alasan ini yang nantinya menjadi bahan pertimbangan langkah pemerintah Indonesia selanjutnya. Karena selama ini hubungan bilateral Indonesia dengan Papua Nugini harmonis.

RINA WIDIASTUTI ECONOMY » Saham dan Valas Berburu Emas Cs, Antam Habiskan Rp21,7 M di Desember 2011 Widi Agustian - Okezone Kamis, 12 Januari 2012 08:24 wib 2 2 Email0 Emas JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menghabiskan Rp13,7 miliar untuk eksplorasi emas selama bulan Desember 2011 lalu.

"Kegiatan eksplorasi emas dilaksanakan di daerah Jawa Barat, Banten, Jambi, Sulawesi Barat dan Papua," jelas Sekretaris Perusahaan Antam Bimo Budi Satriyo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (12/1/2012).

Detailnya, daerah yang tengah dieksplorasi perseroan adalah Pongkor dan Papandayan, Jawa Barat. Lalu Cibaliung, Banten dan Batangasai, Jambi. Juga di Mao, Batuisi dan Karosa di Sulawesi Barat. Dan terakhir di Oksibil, Papua.

Eksplorasi Nikel dilakukan di Maluku Utara, SUlawesi Tenggara dan Papua Barat. Biaya yang dihabiskan mencapai Rp6 miliar. Sementara untuk eksplorasi bauksit dilakukan di Mempawah, Landak, Tayan, dan Munggu Pasir, Kalimantan Barat. Biaya yang dihabiskan mencapai Rp2 miliar.

"Kegiatan eksplorasi Antam berfokus pada komoditas nikel, emas dan bauksit dengan jumlah pengeluaran prelimenary sebesar Rp21,7 miliar," pungkas dia. (wdi) 2 Karyawan Freeport Tewas di Papua Rizka Diputra - Okezone Selasa, 10 Januari 2012 17:29 wib 0 0 Email0 Irjen Pol Saud Usman Nasution (Foto:Runi S/okezone) JAKARTA - Bumi cendrawasih kembali memanas. Dua karyawan PT Freeport tewas ditembak orang tak dikenal, pada Senin 9 Januari 2011 di Timika, Papua.

Korban diserang saat tengah mengendarai mobil Toyota dari arah Kuala menuju Tembaga Pura. "Kejadiannya adalah saat kendaraan Toyota nomor lambung 013608 berangkat dari arah Kuala menuju ke Tembaga Pura, di mile 50-51 ditembaki orang yang tak dikenal. Setelah itu mobil dibakar berakibat jatuhnya korban meninggal dunia dua orang," terang Kadiv Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Selasa (10/1/2012).

Korban tewas yakni Natsyun Nabot, dia tewas dengan kondisi luka bakar dan luka tembak. Sedangkan korban kedua yakni Thomas Magenta yang tewas dalam kondisi luka di leher bekas tembakan dan luka bakar.

“Kasus ini kini ditangani petugas kita dari Satgas yang bertugas di lingkungan Freeport Indonesia,” tandasnya. (crl)

Rekonsiliasi Kandidat Gubernur Papua Barat Batal Nico Pattipawae Artikel Terkait •	Atut-Rano Dilantik •	Calon Golkar Harus Bisa Atasi Banjir •	Golkar Tentukan Calon pada Februari 2012 •	Tantowi Yahya Bantah Jadi Cawagub Prijanto •	Cegah Pemadaman Bergilir, Menara Darurat Dibangun 11/01/2012 17:43 Liputan6.com, Manokwari: Upaya rekonsiliasi mempertemukan empat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Rabu (11/1), batal digelar. Tiga dari empat pasangan tidak hadir, dan hanya dihadiri Abraham Aturury dan Rachimin Katjong.

Setelah ditunda satu jam, agenda rekonsiliasi diubah. Para anggota dewan membicarakan teknis pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu Abraham dan Rachimin.

Rencananya, pelantikan digelar 17 Januari mendatang oleh Menteri Dalam Negeri di Kota Manokwari, Papua Barat. Kepolisian setempat berjanji akan menjamin keamanan kota.

Desember 2011 lalu, kericuhan sempat terjadi di Manokwari. Ratusan pendukung tiga pasangan yang tersingkir kecewa dan melakukan aksi anarkis. Selain memblokade jalan menuju bandar udara, mereka juga membakar rumah gubernur terpilih.

Pengunjuk rasa kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Abraham dan Rachimin.(WIL/SHA) HomeDuniaAsia Peter O'Neill. AP/Mary Altaffer Bagikan Berita Terkait •	Ini Sebab Papua Nugini Punya Dua Perdana Menteri •	Ada Dua Kubu Perdana Menteri di Papua Nugini •	RI Harus Hati-hati Sikapi Konflik di Papua Nugini •	Siapakah Belden Namah, Penumpang Jet PNG? •	Ini Kesaksian Pilot Jet Papua Nugini

Topik •	Internasional-Papua Nugini

Selasa, 10 Januari 2012 | 18:24 WIB Siapa di Balik Peter O'Neill, Tandingan Somare Besar Kecil Normal TEMPO.CO - Perdana Menteri Peter O’Neill, tandingan Perdana Menteri Sir Michael Somare, sebelumnya adalah Menteri Tenaga Kerja dan Mantan Menteri Keuangan. Parlemen mengangkatnya menjadi Perdana Menteri Papua Nugini pada awal Agustus 2011 setelah mengalahkan Somare dalam pemungutan suara di parlemen.

Penyebab kekalahan Somare dalam pemungutan suara di parlemen adalah pengkhianatan partai politik koalisinya, Partai Aliansi Nasional. Dari 70 suara pendukung Somare, hanya tersisa 24 suara. O’Neill menyabet 79 dari total 109 suara di parlemen. Partai Aliansi menganggap Somare tak membagi “rezeki” politik.

Pemungutan suara dilakukan karena adanya kekosongan kepemimpinan selama empat bulan akibat Somare dirawat karena sakit jantung. Koalisi partai penguasa retak. Parlemen pun amburadul. Sebab, menurut Konstitusi Papua Nugini, apabila pemimpin pemerintahan sakit dalam waktu lama, pemimpin oposisi berhak naik sebagai pengganti. Itu sebabnya parlemen mengangkat O’Neill sebagai perdana menteri baru.

Hingga Jumat pekan lalu, dualisme pemerintahan ini belum berujung solusi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mengingatkan kedua belah pihak agar segera menyelesaikan krisis politik secara damai. “Jika eskalasi konflik terus meningkat, Papua Nugini bisa menjadi negara gagal.”

Tapi, siapakah pendukung Peter O'Neill? Pedasnya Kepiting Papua di Jakarta Selasa, 10 Januari 2012 | 14:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepiting asal Papua kini hadir di Jakarta. Kepiting Papua ini berbeda dengan kepiting Kalimantan yang banyak dijual di restoran Jakarta. Kepiting asal Tarakan, Kalimantan, memiliki kandungan air yang tinggi sehingga tekstur dagingnya terlalu lunak.

"Kalau kepiting dari Papua, meski sudah tujuh hari, dagingnya masih padat karena kandungan air tidak banyak," kata Wiliiam Yioda, pemilik Restoran Seafood Beluga, yang menyajikan kepiting Papua.

Menu andalan restoran itu adalah Kepiting Betina Papua Lada Hitam. Lengkap dengan telurnya, kepiting merah dengan jelaga lada hadir di hadapan saya.

Saat menyesap bumbu yang menyelimuti cangkang, rasa pedas lada langsung menyeruak ke dalam mulut. Satu kali isapan, pedas lada tidak terlalu bermasalah. Tapi kecapan selanjutnya membuat saya tidak bisa jauh dari gelas berisi es teh manis.

Sayang, jejak pedas lada ataupun racikan bumbu tidak bisa ditemukan pada daging kepiting. Saat memecah cangkang, terlihat daging yang masih berwarna putih. Tak ada rasa bumbu, hanya daging. Hambar.

"Karena bercangkang, bumbu sulit menyesap ke dalam daging," kata William.

Tapi itu tidak hanya terjadi pada kepiting. Seekor ikan yang kami pesan juga serupa. Santan kental berwarna kuning yang lezat ternyata tidak masuk ke dalam dagingnya.

Dagingnya putih, tidak terlihat kuning bumbu pada lapisan daging. Saat di mulut, rasa yang terkecap pun hanya daging, tak ada bercak bumbu. Sayang sekali.

Saya memang tidak puas akan sajian Restoran Beluga. Tapi tidak begitu dengan artis sinetron Bertrand Antolin. Pria kelahiran 31 tahun lalu ini sangat menyukai Kepiting Papua Lada Hitam Beluga. Bahkan, dalam sebulan, dia bisa bertandang ke restoran tersebut untuk menyantap si kepiting. Seperti Minggu malam, 7 Januari lalu.

Bertrand mengaku telah mendatangi pelbagai restoran seafood lainnya dan memesan kepiting lada hitam. "Tapi tidak ada yang menyajikan kepiting dengan bumbu lada hitam seenak di Beluga," kata Bertrand.

Selain di Barito, Beluga juga bisa ditemukan di Jalan Danau Sunter Nomor 7, Sunter, Jakarta Barat. Untuk seporsi Kepiting Betina Sapi Lada Hitam ukuran besar, Anda akan mendapat potongan harga dari Rp 200 ribu menjadi Rp 100 ribu.

"Potongan harga itu untuk masa promosi. Sampai sekarang saya belum punya rencana menarik promo itu," kata William.

Sedangkan seporsi Bayi Ikan Hiu Kalio bisa dipesan dengan harga Rp 38 ribu.

Restoran Seafood Beluga | Jalan Barito II Nomor 45 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

CORNILA DESYANA

Pejabat UP4B Dilantik Josie Susilo Hardianto | Robert Adhi Ksp | Rabu, 11 Januari 2012 | 10:41 WIB Dibaca: 738 Komentar: 0 Share: KOMPAS/DANU KUSWORO Mayjen TNI (Purn) Bambang Darmono TERKAIT: •	Keterbukaan UP4B, Langkah Awal •	UP4B Ditolak Karena Tidak Adil •	Bambang Darmono Jadi Pembahas Buku Konflik Papua •	UP4B Bukan Eksekutor Pembangunan Papua •	Priyo: UP4B Jangan Alergi OPM JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono, Rabu (11/1/2012) di Jayapura melantik pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV untuk Sekretariat UP4B. Hadir dalam pelantikan itu antara lain Deputi Bidang Politik UP4B Bagus Eko Danto, Ketua Bappeda Provinsi Papua Alex Rumaseb dan beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Bambang Darmono menegaskan misi utama unit itu adalah memberi dukungan k oordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi semua program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Pemantaban koordinasi itu dilakukan bersama dengan lembaga-lembaga terkait seperti kementrian dan pemerintah daerah. Unit itu, tegas Bambang Darmono tidak mengambil peran, tugas, dan wewenang jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan dari sinkronisasi dan koordinasi kerja bersama itu adalah kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya, pembangunan tidak sekadar mendirikan gedung sekolah, membangun jaringan infrastruktur, atau jalan saja. "Membangun ditujukan untuk mensejahterakan manusia. Kalau pembangunan tidak memartabatkan manusia, berarti pembangunan itu gagal," kata Bambang Darmono. Ditemui terpisah seusai mengikuti pelantikan itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Yosef Rinta mengatakan, kehadiran unit itu dinilai akan membantu mengoptimalkan kinerja program-program di Papua. Sinkronisasi akan membuat koordinasi antar lini menjadi semakin jelas. Selasa, 10 Januari 2012, 18:25:00 Otsus Belum Sentuh Persoalan di Papua

JAYAPURA-Otonomi Khusus (Otsus) yang implementasinya sudah berlangsung selama 10 tahun ini ternyata belum mampu menyentuh persoalan di Papua. Bahkan bukanlah suatu jalan antara atau jalan tengah antara dua kutub yang berbeda, yakni antara tuntutan rakyat untuk tetap dalam NKRI atau merdeka, melainkan suatu jalan sementara. Demikian ungkap Pdt. Dr.M.Th.Mawene,MTH, dosen STT GKI. IS Kijne Abepura ketika menjadi nara sumber pada acara launching buku The Papua Way, Dinamika Konflik Laten dan Refleksi 10 Tahun Otsus Papua, karangan Anthonius Ayorbaba,SH,M.Si, di Auditorium RRI Jayapura, Senin (9/1). Menurut Mawene, ada dua alasan mengapa Otsus dikatakan jalan sementara. Yang pertama, di benak mayoritas orang asli Papua bukanlah Otsus yang diimpikan, melainkan merdeka dan berdaulat penuh. Yang kedua, Undang-Undang Otsus sendiri merupakan undang-undang yang bersifat sementara, karena hanya berlaku dalam jangka waktu 25 tahun, dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah tuntutan pemisahakan diri rakyat Papua. “Dalam hubungan dengan itu, ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, merdeka dalam bingkai NKRI, sesudah 25 tahun Otsus berakhir dan Papua kembali berada dalam regulasi formal Republik Indonesia, artinya kembali menjadi satu provinsi RI yang umum, seperti provinsi yang lainnya, wajar jika Otsus dibilang jalan sementara,” katanya. Bagi Mawene, Otsus dalam dua ungkapan agamis yang kontradiktif, yakni Otsus bisa dipandang antara berkat dan kutuk, tergantung pada sikap orang terhadapnya. “Otsus akan menjadi berkat apabila dilaksanakan dengan konsekuen dan berhasil, tetapi akan menjadi kutuk jikalau gagal. Sehingga bagi saya, Otsus harus menjadi berkat bagi orang Papua,” tambahnya. Sementara menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Papua Alex Rumaseb bahwa orang Papua saat ini harus berhati-hati dalam menerjemahkan Otsus di Papua, terutama menerjemahkan Otsus yang berkaitan dengan uang yang banyak dan kesejahteraan. Sebab ke depan tidak dapat dipungkiri orang Papua bukan mati lagi melalui militer atau penembakan seperti zaman orde lama dan baru, namun ke depan orang Papua akan banyak yang mati di atas kenikmatan Otsus, bahkan bukan rakyat saja, namun juga pejabat. “Banyak pejabat Papua yang terkait kasus korupsi, banyak juga yang kena HIV. Semuanya karena Otsus yang salah diterjemahkan,” terangnya. Sedangkan menurut penulis Anthonius Ayorbaba, buku yang ditulisnya tersebut terdiri dari 113 Halaman dan 7 Bab. Isinya lebih banyak memuat tentang persoalan dasar konflik di Papua sekaligus banyak menyampaikan tentang solusi menyelesaikan persoalan di Papua yang juga sangat didukung dengan data yang sangat akurat. “Konflik Papua sudah memasuki tahapan konflik laten sehingga jika tidak ditangani secara komprehensif dan holistik dapat bertranformasi menjadi konflik manivest dan aftermath konflik. Aftermath konflik adalah konflik lanjutan yang lebih berat dan sulit tertangani apabila konflik laten tidak dipecahkan dan diatasi,” ujarnya. Dikatakannya, selama sepuluh tahun implementasi Otsus, ternyata belum dapat mengatasi masalah-masalah krusial di Papua. Justru yang terlihat adalah kebutuhan dasar rakyat Papua masih jauh panggang dari api, konflik terus berlangsung bahkan berkembang dinamis dan sporadis. “Empat tahun pertama Otsus lebih dominan konflik horizontal antara masyarakat dan antar elit di Tanah Papua. Tetapi beberapa tahun belakangan, terutama dua tahun terakhir ini, kembali terjadi berbagai konflik yang lebih dominan bersifat vertikal antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat dalam hal ini dengan aparat Polri dan TNI. Beberapa kelompok masyarakat yang dahulunya moderat dengan mempercayai dan mengharapkan Otsus dapat menjadi jalan kesejahteraan dan kedamaian bagi penduduk asli Papua sekarang ini lebih bersikap pasif bahkan skeptis,” urai Anthonius yang sejak September 2010 bertugas sebagai Kepala Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus Narkotika di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, dan Sejak 09 Desember 2011, telah dilantik dengan jabatan yang sama, pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat. “Saya menawarkan jalan keluar yang saya sebut dengan kerangka resolusi minimal. Dalam kerangka resolusi minimal, yang harus dilakukan adalah adanya keberanian menerobos hambatan-hambatan yang terjadi dalam 10 tahun implementasi Otsus, ternyata diperlukan transformasi paradigma dari para pemangku kepentingan, dibutuhkan pendekatan restorative justice, dan harus adanya tindakan-tindakan yang minimalis tetapi skematik dari para pemangku kepentingan atau orotitas kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya. Di tempat yang sama, pendiri Tabloid Suara Perempuan Papua (TSPP) Dra.Hana S.Hikoyabi mendukung sekali terbitnya buku ini, sebab buku ini lahir dalam sebuah momentum waktu yang dapat bercerita tentang realitas yang dialami di Tanah Papua, serta dapat menjadi referensi fakta yang hidup, sehingga menambah pustaka tentang Papua yang saat ini telah berlaku UU Otonomi khusus. (cak/fud)

Tahan Proklamasi
Waktu kemerdekaan Republik West Papua di proklamasikan (1 juli 1971) saya belum lahir, tetapi saya sadar bahwa, saya harus ambil Proklamasi sebagai patok saya. Saya tahu bahwa ada saudara/ saudari lain yang sudah tahu bahwa sudah ada hari Proklamasi, tetapi mereka lihat hari Proklamasi itu sebagai hari yang sudah besejara saja. Bapak saya alm. Arnold Ap setia kepada tanah dan bangsanya, sampai akhir hidupnya, dia setia dan perjuangkan perjuangan Proklamasi, untuk capai West Papua Merdeka 100%. Bapak saya di siksa dan di bunuh oleh alat-alat pemerinta Indonesia, jadi saya tidak akan lihat hari Proklamasi sebagai hari yang sudah bersejara saja, tetapi saya tetap akan tahankan hari Proklamasi dan turut perjuangkan perjuangan Proklamasi. 'Tahan Proklamasi' Hari dewasa ini kami semua bisa lihat yang ada banyak kebebasan di tanah tumpah dara, West Papua. Semua kebebasan yang sekarang di West Papua itu baik, asal kami gunakan kesempatan kesempatan dengan baik. Jangan, kami kaget dari Gus Dur (Presiden Wahid) punya kata-kata, semua kata-katanya cukup manis, semuanya untuk menang kepercayaan rakyat asli West Papua, oleh sebab itu dia 'hapuskan' nama Irian Jaya dan gantikan akan dengan Papua Barat. Dengan nama West Papua dia tidak bermaksud negeri yang Merdeka dan bernagara sendiri, sama sekali tidak. Sebab Presiden Wahid yang sama itu, katakan bahwa tidak bisa ada negara di bawa negara, ini bukti bahwa dia tidak bermaksud buat kasih kemerdekaan sama bangsa West Papua, mungkin dia maksud 'kemerdekaan otonomi' (mederka stenga). Kami, rakyat West Papua, sudah nyatakan lewat Proklamasi 1 juli 1971 bahwa kami kami telah MERDEKA, kami mau bernegara sendiri, diluar nagara Republik Indonesia (R.I.). Sama saja dengan Proklamasi R.I. pada 17 augustus 1945, sama saja. Rakyat Indonesia sejak hari itu nyatakan bahwa sudah Merdeka, dan mau bernegara sendiri diluar negera kolonis Belanda. Sampai dengan hari ini R.I. masih pegan 17 augustus 1945 sebagai hari kemerdekaannya. Kalau kami mau Menang dan Merdeka seperti R.I., kami harus tahan 1 juli 1971 sebagai hari kemerdekaan Republik West Papua, dan turuti anggaran-anggaran Proklamasi itu. Jangan kami sengaja lupah anak yang telah lahir dan hari lahirnya, seperti bapa-bapa Proklamasi yang tidak mau bertanggun jawab. Proklamasi 1 juli 1971 itu juga sebagai protes dan menentang kekalahan 1969. Dengan Proklamasi itu kami nyatakan bahwa, kami tidak akan ikut perjuangan yang diatur oleh negara-negara kolonis (seperti Belanda atur-atur kami di tahun limapuluan dan enampuluan) sampai bisa membawa kekalahan di tahun 1969 itu. Lewat Proklamasi kami kasih tunjuk bahwa perjuangan kita buat capai West Papua Merdeka 100%, tergantung dari kami bangsa West Papua sendiri. Kalau bapa-bapa Proklamasi (generasi tua) tidak mau dan bersengaja buat lupah tanggun jawab Proklamasi, kami anak anak Proklamasi (generasi muda) harus bertindak sendiri dan membelah Perjuangan Proklamasi, untuk capai West Papua MERDEKA 100%, diluar semua penjaja-penjaja. Waktu belum ada banyak kebebasan-kebebasan sudah ada Proklamasi, masyarakat sudah sadar dan bertindak di waktu-waktu dulu yang tidak ada kebebasan seperti sekarang, sampai sudah banyak di siksa dan di bunuh. Bapak saya Arnold Ap dan banyak pejuang-penjuang yang nama-nama mereka saya tidak kenal seperson, tetapi sebagai saudara/ saudari dalam perjuangan kemerdekaan, saya hargai mereka punya kontribusi yang luarbiasa. Kalau saudara/ saudari sadar dan hargai semua patriot yang telah pergi kemuka, saudara/ saudari harus sadar buat tahan teguh Hari Kemerdekaan kami itu. Gus Dur sendiri sudah katahkan bahwa tidak bisa ada negara dibawa negara, dan menurut saya kami harus waspada. Kalau Gus Dur injinkan kami buat bentukan sesatu 'parlemen' dan 'pemerinta' baru, berarti 'parlemen' dan 'pemerinta' itu bukan dengan maksud buat negara West Papua, tetapi buat propinsi West Papua. Jangan kami biarkan diri untuk dapat tipu lagi, seperti dulu Belanda tipu kami dengan janji-janjinya, yang dia tidak lunasi sampai hari ini. Belanda dulu kasih bangsa West Papua bendera 'Fajar' dan lagu bangsa 'Hai tanah ku Papua' juga bukan dengan maksud untuk lepaskan kami buat berdiri dan bernegara sendiri, sama sekali tidak. Indonesia itu sesatu negara yang sedang 'developing' dan ada banyak utang-utang sama negara-negara kapital, sebab Indonesia sendiri ingin jadi negara kapital. Sama saja seperti negara-negara kapital yang lain, Indonesia tidak akan terima pica belahan di dalam 'kesatuan' R.I. (Gus Dur sendiri sudah bilang) dan dia akan pakai semua cara-cara 'demokrasi', dengan maksud buat menjauhkan (kalau bisa matikan) gerakan-gerakan yang bersifat untuk bernegara sendiri. Kalau kita mau menang dan bernegara sendiri kita harus lihat kembali ke akar-akar perjuangan bangsa kita, pertanhankan 1 juli 1971 sebagai hari lahir Republik West Papua dan anggaran-anggarannya kita harus tahan sebagai anggaran-anggaran negeri kita. Sampai disini saja dulu, dan kalau saudara/ saudari rasa pendapat saya tidak betul atau tidak logis, kita bisa diskusi terus, terima kasi banyak buat saudara/ suadari punya waktu baca.

west papua
solution FREE WEST PAPUA

yance 22:35, 14 February 2012 (UTC) 